Menyoal Kenaikan Gaji Para Menteri

Wacana kenaikan gaji para menteri mencuat belum lama sesudah mereka dilantik secara resmi. Sayangnya, wacana ini tertutup oleh panasnya kasus Bibit-Chandra sehingga tidak sempat mencuat lebih jauh.

Alasan yang diberikan perihal wacana ini cukup sederhana yakni karena gaji yang diterima selama ini belum pernah mengalami kenaikan selama lima tahun dan gaji yang ada dinilai tidak cukup untuk menunjang kebutuhan kerja para menteri yang juga harus terjun ke masyarakat.

Wacana ini tentu saja menuai banyak kontroversi. Ada kalangan yang setuju dan mungkin lebih banyak yang tidak setuju. Mereka yang tidak setuju tentu saja lebih memermasalahkan kepatutan kenaikan gaji seorang menteri di tengah berbagai macam fasilitas mewah yang dengan otomatis akan didapat jika menjabat sebagai menteri.

Pengabdian

Sebelum menjustifikasi lebih jauh mengenai kepatutan apakah memang perlu seorang menteri mendapat kenaikan gaji, maka sudah seyogianya kita berangkat dari konteks mengenai apa tujuan menjadi seorang menteri.

Jika berbicara tujuan, maka akan ada dua hal yang bersifat paradoks. Di satu sisi, ada yang menganggap bahwa menjadi menteri tidaklah lebih dari sebuah pekerjaan untuk mencari uang dan membiayai hidup. Jika memang para menteri yang menduduki Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sekarang memiliki tujuan seperti ini, maka tidaklah heran jika wacana mengenai kenaikan gaji itu muncul. Tentunya, kepentingan pribadi dan keluarga adalah yang menjadi fokus utama bagi mereka. Model seperti ini, pada akhirnya hanya akan memunculkan sosok menteri yang pragmatis dan egois.

Namun, ada juga model menteri yang memiliki tujuan murni sebuah pengabdian. Baginya, menjadi seorang menteri adalah sebuah pengabdian dimana mereka terpilih dari sekitar 220 juta orang Indonesia untuk mengayomi mereka semua. Oleh sebabnya, model menteri seperti ini tentunya akan menempatkan kepentingan untuk menyejahterakan penduduk Indonesia dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.

Sebagian masyarakat Indonesia tentunya ingin sekali memiliki menteri model kedua ini, yakni yang tidak pragmatis dan selalu memerhatikan kesejateraan rakyat sesuai dengan pos-pos nya. Di mata masyarakat Indonesia, yang paling tinggi dinilai bukanlah gaji menteri itu, namun seberapa tinggi loyalitas dan pengabdian mereka kepada masyarakat.

Lalu, apakah memang betul gaji yang diterima oleh para menteri sekarang ini masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kerja mereka? Bukankah semua biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan mereka sudah ditanggung oleh rakyat Inonesia? Sepertinya alasan tentang ketidakcukupan ini hanyalah rekayas dari para menteri yang pragmatis saja.

Tidak tepat

Selain dilihat dari kacamata pengabdian untuk menilai kepatutan kenaikan gaji para menteri ini, kita juga bisa melihatnya dari kacamata kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Nyatanya, angka kemiskinan di Indonesia masih di atas sekitar lima belas persen. Patutkah kenaikan gaji ini dilakukan dimana masih ada masyarakat Indonesia yang mengemis hanya demi sesuap nasi?

Selain itu, jika kenaikan gaji para menteri ini jadi direalisasikan, maka akan terjadi pembengkakkan APBN 2010. Di saat harga minyak sedang berfluktuatif sehingga ada kemungkinan untuk menebus kembali ke level 90-100 dollar AS per barelnya, akankah APBN ini akan juga diberatkan dengan keharusan membayar gaji lebih untuk para menteri?

Jika dilihat dari kacamata pengabdian dan kondisi yang sedang terjadi di masyarakat, nampaknya wacana untuk menaikkan gaji para menteri ini tidak perlu segera direalisasikan. Lagipula, para menteri ini baru saja dilantik dan belum menunjukkan hasil apapun kepada rakyat Inonesia. Mereka belum memerlihatkan kualitas mereka sebagai seorang menteri yang patut untuk dinaikkan gajinya.

Akan lebih baik jika para menteri lebih berfokus kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia terlebih dahulu. Baru sesudahnya, jika masyarakat sudah bisa menilai positif kerja para menteri, wacana tentang kenaikan gaji boleh direalisasikan.

Selain itu, akan lebih baik jika gaji yang dinaikkan tidak dilakukan secara serempak pada pos-pos kementrian, melainkan dinaikkan satu demi satu sesuai dengan prestasi yang mereka lakukan. Jika memang tidak ada prestasi berarti pada bidang kementriannya, bukan tidak mungkin untuk mewacanakan penurunan gaji para menteri sehingga nampaknya akan terasa lebih adil di mata masyarakat Inonesia karena selain ada kenaikan, ada juga penurunan gaji yang didasarkan pada alasan yang jelas.

Sudah saatnya bagi para menteri untuk meningkatkan kinerja baru menuntut kenaikan gaji. Jika mereka beranggapan bahwa gaji yang diterimanya selama ini tidak cukup, maka saya hanya bisa mengutip apa yang pernah seorang guru matematika saya katakan saat SMA, “Sebesar apapun gaji yang kita terima, pastilah kita akan selalu merasa tidak cukup karena keserakahan kita, namun jika kita mau mengatur pemakaian gaji itu dengan baik, niscaya sekecil apapun gaji yang kita dapat akan bisa memenuhi kebutuhan kita.”