Indonesia dan Demokrasi

Reformasi di Indonesia sudah terjadi sekitar dua belas tahun silam. Adalah demokrasi yang dielu-elukan untuk dipakai sebagai sebuah sistem negara, bukan lagi sebuah negara totaliter dengan kekuasaan mutlak ada pada birokrasinya.

Demokrasi dan kebebasn

Demokrasi dipilih sebagai sebuah bentuk negara karena sangat erat kaitannya dengan kebebasan. Berpuluh tahun Indonesia hidup dalam sebuah rezim totaliter, tidak ada kebebasan berpendapat, setiap orang hanya bisa berkata “ya” kepada pemerintah, tidak ada kritik terhadap berbagai kebijaka pemerintah dan seterusnya, telah membuat rakyat Indonesia, khususnya mereka yang kritis terhadap kebebasan berpendapat, menjadi geram. Mereka merasa bahwa tidak mungkin untuk terus hidup dalam sebuah kungkungan penguasa dengan kebenaran mutlak hanya berada di tangannya. Mereka butuh sebuah kebebasan, kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, serta untuk mengkritik pemerintah jika kebijakannya memang tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia.

Kini demokrasi sudah tegak berdiri di Indonesia. Namun, apakah demokrasi yang berjalan ini sudah menyentuh substansinya atau hanya sebatas demokrasi omong kosong?

Demokrasi memang sudah terlihat dengan jelas melalui beberapa momen yang seringkali terjadi. Unjuk rasa, sebagai sebuah ekspresi yang terjadi di masyarakat, yang biasa dilakukan oleh mahasiswa atau sejumlah lsm, menunjukkan bagaimana kebebasan berpendapat sudah mulai terbnetuk. Pemilihan umum (Pemilu) juga telah menunjukkan dengan jelas bagaimana pemimpin dan wakil rakyat di sebuah negara yang bernama Indonesia ini dipilih dengan cara yang demokratis, yakni berdasarkan suara mayoritas rakyatnya. Namun, cukupkah dua hal ini menjadi indikator bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia sudah mencapai pada hal yang seharusnya dicapai dengan demokrasi itu sendiri?

Pemerintahan untuk rakyat

Jika kita memandang dari satu sisi bahwa demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana pemerintahan itu dijalankan oleh seseorang yang mandatnya diberikan langsung oleh rakyat, maka benar bahwa demokrasi itu sudah berjalan dengan baik, sebab di Indonesia ini telah berjalan sebuah sistem pemilihan umum.

Namun, demokrasi tidak hanya berhenti sampai pada pemerintah dari rakyat saja. Lebih dari itu, ia adalah sebuah pemerintahan untuk rakyat, oleh karenanya penting sekali untuk digarisbawahi bahwa pemerintah juga bertanggung jawab terhadap rakyat. Pemerintah yang bersifat untuk rakyat juga berperan sebagai pengayom seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pengayom kaum mayoritas masyarakat. Pemerintah disini berperan juga untuk mengayomi mereka yang minoritas dalam masyarakat. Oleh karenanya, pasti akan terbentuk satu hal baru, yakni persamaan dalam masyarakat di dalam hak dan kewajibannya, tidak peduli apakah mereka itu mayoritas ataupun minoritas. Dengan kata lain, dalam demokrasi haruslah dijunjung tinggi apa yang disebut dengan keadilan.

Nyatanya, pemerintahan yang bersifat untuk rakyat sulit sekali untuk terbentuk di Indonesia. Entah karena umur demokrasinya yang belum cukup matang, atau karena masih adanya egoisme dari pemerintah untuk menganaktirikan beberapa lapisan masyarakat yang mungkin dianggap “tidak penting.”  Keadilan masih sulit tegak untuk berdiri di Bumi Pertiwi ini.

Masalah yang terjadi di Papua bisa menjadi sebuah indikator yang menunjukkan bahwa masih ada mereka yang dianaktirikan di Indonesia ini. Meskipun sudah diberikan status sebagai daerah dengan otonomi khusus, namun daerah tersebut juga belum menunjukkan sebuah perkembangan yang signifikan. Mereka merasakan sebuah ketidakadilan, karena di satu sisi sumber daya alam mereka dikeruk habis-habisan, namun mereka sendiri tidak bisa menikmati sumber daya alam tersebut. Yang muncul kemudian malahan adalah gerakan-gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentu tidak bisa disalahkan karena memang tidak terlihat perhatian pemerintah untuk memberdayakan mereka. Yang dilakukan hanyalah penumpasan gerakan-gerakan separatis itu, sedangkan akar masalahnya tidak segera diselesaikan.

Kasus penjara “mewah” yang terungkap saat inspeksi yang dilakukan oleh sargas mafia hukum kemarin juga menunjukkan bahwa ternyata orang-orang “spesial” masih bisa mendapat sesuatu yang nyaman untuk membayar kejahatannya. Tidak ada rasa jera yang ditimbulkan, hanya sebauh kenikmatan yang timbul dinalik bui dengan sejuta hiburan.

Belum lagi permasalahan Bank Century yang belum juga menampakkan sebuah titik terang. Masyarakat kini diombang-ambing dalan sebuah ketidaktahuan tentang kemana uang itu sebenarnya.

Mobil mewah untuk para pejabat juga menjadi sebuah fenomena yang patut untuk digarisbwahi. Hal ini menunjukkan bahwa para pejabat ternyata belum bisa menjadikan diri mereka bersimpati terhadap penderitaan rakyat diluar sana. Mengapa dana sebanyak itu tidak dialokasikan pada pos-pos yang lebih bermanfaat, misal untuk bidang sosial dan pendidikan? Egoisme para pejabat masih tinggi dengan dalih mobil mewah itu memiliki fungsi yang penting dalam hidup kenegaraan mereka, padahal mereka tidak mengetahui banyak orang di Indonesia yang merasa bahwa makan itu lebih penting daripada memiliki mobil.

Terlihat jelas bahwa sebenarnya konsep demokrasi hanya berjalan sebatas pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, namun belum menjalankan sisi pemerintahan yang untuk rakyat. Kita masih berada pada demokrasi yang setengah-setengah, sebatas menyuarakan pendapat untuk memilih mereka yang akan berkuasa, tetapi yang kemudian berkuasa tidak menyuarakan perhatiannya kepada kita secara utuh karena mereka masih terjebak dalam egoisme dan sifat pragmatis masing-masing.

Demokrasi yang utuh

Untuk membentuk demokrasi yang utuh, maka dibutuhkan sebuah pemerintahan yang mau menjamin persamaan masyarakatnya di hadapan hukum, termasuk di dalamnya hak dan kewajibannya.

Selain itu, mereka yang duduk sebagai penguasa harus melepaskan segala bentuk egoisme dan sifat pragmatisnya. Jika kedua hal itu tidak bisa dilepas, maka yang terjadi adalah negara untuk mengayomi kepentingan pejabat, bukan kepentingan rakyat.

Selain itu, pendidikan juga menjadi kunci penting untuk membentuk sebuah negara yang berdemokrasi secara utuh. Hal ini dikarenakan demokrasi erat kaitannya dengan kebebasan. Oleh sebabnya, pemerintah tidak boleh membiarkan rakyatnya terjerumus dalam kebebasan yang salah dan tidak bertanggung jawab. Jika yang terjadi demikian, itu adalah sebuah kekelruan. Kebebasan sejati hanya bisa diperoleh dengan pendidikan, karena hanya melaluinyalah kita semua terlepas dari budak ketidaktahuan dan bisa mempertanggungjawabkan segala pendapat kita ketika kita menjalankan demokrasi tersebut.

Sebaliknya, bagi masyarakat harus ditanamkan dulu tentang konsep Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang menjunjung pluralitas sehingga tidak ada perbedaan antara kaum mayoritas dan minoritas. Sesudahnya, menjadi tanggung jawab masyarakat untuk memantau setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jika menyimpang dari prinsip persamaan hak dan kewajiban untuk seluruh masyarakat, maka harus segera ditentang agar tidak disahkan.

Sudah saatnya bagi Indonesia untuk menjadi sebuah negara demokrasi yang utuh, bukan hanya sebuah negara demokrasi yang dinilai hanya karena mandat kekuasaan oleh rakyat namun tidak ada perhatian untuk rakyat setelah mereka berkuasa. Demokrasi akan lebih ternilai ketika demokrasi itu bisa menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat karena demokrasi yang sesungguhnya bukan hanya mengayomi kaum mayoritas saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia dan Kehendak untuk Berkuasa

Friedrich Nietzsche dalam karya-karyanya seringkali mengatakan tentang kehendak untuk berkuasa (will to power).

Dalam Beyond Good and Evil, Nietzsche menyebutkan bahwa hakikat dunia adalah kehendak untuk berkuasa. Dalam The Genealogy of Morals, ia menyatakan pula bahwa hidup adalah kehendak untuk berkuasa. Dan dalam The Will to Power, ia menyatakan bahwa hakikat dari sebuah eksistensi (being) adalah kehendak untuk berkuasa.

Berpijak pada apa yang telah dilontarkan Nietzsche, maka bisa dikatakan bahwa hakikat dari segala sesuatu adalah kehendak untuk berkuasa. Lebih jauh lagi, untuk mencapai sebuah eksistensi, diperlukan apa yang dinamakan dengan kehendak untuk berkuasa.

Hal ini kemudian bukan hanya berlaku bagi diri kita dan dunia. Ia berlaku juga untuk sebuah negara. Maka dari itu, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa negara adalah kehendak untuk berkuasa.

Negara dan kehendak untuk berkuasa

Negara adalah kehendak untuk berkuasa dan tanpa menjadi sepertinya negara akan kehilangan eksistensinya, kehilangan siapa dirinya, dan lebih baik untuk tidak dianggap sebagai sebuah negara.

Negara, dalam kapasitasnya sebagai kehendak untuk berkuasa, berlaku sebagai pengafirmasi terhadap segala bentuk kehidupan, termasuk di dalamnya kekacauan yang merupakan hakikat kehidupan. Negara dalam hal ini berarti harus bisa untuk mengatakan “ya” terhadap segala jenis kekacauan dalam hidup.

Selanjutnya, setelah mengafirmasi segala jenis kekacauan yang ada, akan muncul suatu masa dimana negara itu menjadi penguasa atas segala jenis kekacauan. Inilah sebuah masa dimana negara tidak lagi memiliki moralitas budak melainkan moralitas tuan. Dimana sebuah negara bisa berdiri untuk menghalau segala jenis kekacauan dan semakin menjadi berkuasa atas segalanya.

Posisi Indonesia

Lalu, dimana posisi Indonesia saat ini? Penilaian secara langsung akan menunjukkan bahwa Indonesia belum menjadi sebuah negara dalam kapasitasnya sebagai kehendak untuk berkuasa.

Indonesia belum mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak-pihak luar, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang terjadi adalah pengelolaan sumber-sumber daya alam di Indonesia diserahkan kepada pihak-pihak luar yang belum tentu memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia.

Indonesia masih takut terhadap segala jenis kekacauan yang akan terjadi seandainya ia berdiri tanpa bantuan dari luar. Padahal bantuan dari luar juga tidak bisa diprediksi hingga kapan akan dikucurkan. Seandainya saja sumber-sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sudah habis, apakah kita masih yakin pihak luar akan dengan tulus membantu kita? Dan jika yang terjadi tidak ada lagi dana yang diberikan kepada Indoensia, akhirnya kita harus berhadapan dengan kekacauan, bahkan dengan tidak bermodal apapun karena telah habis sumber-sumer daya alam yang kita miliki.

Indonesia seharusnya bisa menyadari hal ini. Indonesia seyogyanya berani menghadapi kekacauan yang akan diterimanya ketika lepas dari bantuan asing dalam pembangunannya. Memang, dalam tahap awal pasti akan terasa sangat sulit. Namun, inilah yang nantinya memunculkan kapasitas Indonesia sebagai kehendak untuk berkuasa. Indonesia akan menjadi sebuah negara dengan moralitas tuan dan bukan dengan moralitas budak yang dininabobokan dengan modal-modal asing.

Pendidikan kuncinya

Menghadapi kekacauan tanpa modal apapun adalah sebuah kekeliruan. Oleh sebabnya, diperlukan sesuatu yang dapat digunakan untuk mengatasi segala kekacauan.

Kunci itu terletak pada pendidikan. Indonesia harus bisa memberikan sebuah jaminan dalam dunia pendidikan. Menempatkannya sebagai sebuah investasi yang bisa membangun bangsa ini ke depannya.

Nyatanya, pendidikan yang ada di Indonesia saat ini masih jauh dibawah standar. Daerah-daerah pedalaman belum mendapatkan pendidikan yang layak. Belum lagi permasalahan kecemburuan antara guru honorer dan guru pegawai negeri serta ditambah juga dengan masalah sekolah-sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan belajar-mengajar.

Selama pendidikan di seluruh wilayah Indonesia tidak ditingkatkan dan disamaratakan dan selama pendidikan masih dianaktirikan dibandingkan kepentingan pejabat dengan mobil seharga 1,3 M, maka selama itu pula Indonesia akan berada dalam moralitas budak, terbuai dalam ketenangan yang diberikan oleh pihak asing dan Indonesia tidak akan pernah siap menghadapi kenyataan yang sebenarnya.

Sanggupkah Indonesia menjadi sebuah kehendak untuk berkuasa? Menjadi sebuah negara yang mengatakan “ya” terhadap hidup yang kacau dan mampu untuk mengatasi kekacauan itu? Semoga.

Ketika Pengojek Wanita dan Foto Pra-Wedding Diharamkan

Saran haram terhadap suatu tindakan kembali mencuat setelah Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur mengakhiri kegiatan bahtsul masail pada Kamis malam, 14 Desember 2009.

Rumusan haram yang dikeluarkan meliputi beberapa hal, diantaranya adalah tentang wanita yang berprofesi sebagai tukang ojek, rebonding yang dilakukan oleh wanita lajang, pengecetan atau model rasta atau punk pada rambut, peran artis muslimah sebagai orang nasrani yang menjlekkan agamanya sendiri, hingga masalah foto pra-wedding. Semua rumusan haram yang dimunculkan memiliki tujuan yang hampir sama, yakni mencegah terjadinya kemaksiatan ataupun mencegah timbulnya pemikiran sebagai orang-orang nakal.

Rumusan haram ini mau tidak mau kembali mengingatkan kita kepada beberapa fatwa haram yang pernah dilancarkan kepada yoga, rokok, golput, serta film 2012. Hanya saja, fatwa haram ini diluncurkan karena kegiatan-kegiatan yang terkait ditengarai akan dapat mengganggu keimanan serta tidak mendukung berjalannya suatu sistem pemerintahan yang baik.

Pemikiran yang matang

Pertanyaannya adalah apakah saran maupun fatwa haram yang diluncurkan tersebut merupakan sebuah pemikiran yang matang terhadap situasi dan kondisi sosial yang ada? Jika memang tidak sesuai dengan kondisi setempat, bukankah hal tersebut akan menjadi lebih haram karena pada akhirnya mengganggu dan menghambat kondisi sosial yang ada?

Tentang wanita berprofesi sebagai tukang ojek, apakah betul hal tersebut akan mengundang kemaksiatan? Bagaimana kemudian jika penumpangnya sesama wanita? Bagaimana juga jika kemudian, meskipun penumpangnya adalah lelaki, namun tidak memiliki pikiran yang buruk sama sekali? Belum lagi jika ditambah sebuah pertimbangan bahwa mencari uang di zaman sekarang adalah sesuatu yang sulit dan dengan demikian adalah merupakan sebuah kesalahan bagi seorang wanita jika tidak bisa menghidupi anak-anaknya ataupun keluarganya karena keadaan keluarga yang tidak mendukung, misal suaminya yang sudah pensiun atau meninggal. Jika keluarganya tidak bisa dihidupi hanya karena ia mengikuti saran haram tersebut, akan lebih haram yang mana, menunggu kematian keluarganya atau tidak megikuti sebuah saran haram yang terlontar?

Permasalahan foto pra-wedding juga cukup menuai kontroversi. Betapa tidak, karena termasuk fotografer pun terkena imbas dari saran haram tersebut hanya karena dinilai mendukung terhadap sebuah tindakan maksiat. Jika memang seorang fotografer itu mendapat sebuah proyek pada sebuah foto pra-wedding, maka akan sangat berdosalah dirinya ketika mengetahui bahwa itu adalah haram, padahal ia hidup dari pekerjaannya sebagai seorang fotografer. Lagipula, foto-foto pra-wedding di Indonesia ini juga pasti tidak akan vulgar dan telanjang bulat. Tidak ada yang sudi memerlihatkan kemolekkan tubuh pasangannya untuk kemudian diumbar di hadapan umum.

Terlihat jelas bahwa saran haram yang dikeluarkan tersebut tidak dipertimbangkan dengan baik dengan kondisi sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan mereka masing-masing dan bagaimana mereka berusaha untuk bertahan hidup. Jika yang diindahkan hanyalah sebuah saran haram namun tidak mensyukuri anugerah penciptaan, bukankah itu jauh lebih berdosa? Membiarkan seseorang dari anggota keluarga kita hidup dalam penderitaan karena tidak ada pekerjaan demi mengindahkan saran haram akankah lebih baik daripada tidak mengikuti saran haram tersebut?

Oleh sebabnya, saran maupun fatwa haram yang dikeluarkan untuk ke depannya, seyogyanyalah untuk dipikirkan secara masak-masak. Jangan sampai menimbulkan kontroversi dimana-mana yang akhirnya saran dan fatwa haram itu hanya menjadi sebuah angin lalu.

Lagipula, pemikiran nakal dan kemaksiatan itu tergantung dari pribadi masing-masing. Tidak bisa kemudian kita mencegahnya dengan membuat segudang peraturan yang harus mengekang kebebasan masing-masing individu. Pikiran manusia yang jahat, meskipun jika melihat seluruh tubuh sudah tertutup pun, tetap akan bisa menaikkan nafsu binatangnya karena memang sudah tertanam dalam otaknya tentang segala yang jahat.

Maka dari itu, daripada sibuk memilah mana yang haram dan tidak, lebih baik mereka terjun ke masyarakat, melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan segera membantunya. Tentunya, hal ini akan lebih bermanfaat daripada sekedar memunculkan peraturan mana yang haram dan tidak.

Masa Depan Tuhan

Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi mulai merambah masuk dengan cepat sejak zaman revolusi industri, konsep-konsep Tuhan yang sebelumnya dijadikan pedoman dalam hidup lama-kelamaan mulai ditinggalkan. Semua bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan dan tidak ada lagi yang namanya kehendak Tuhan. Atheisme bukan lagi menjadi sesuatu yang perlu disembunyikan. Kehadirannya adalah sebuah indikasi bahwa paham Tuhan hanyalah sebuah ilusi yang hanya berguna bagi orang-orang bodoh.

Zaman ini, menurut tahap yang dibagi oleh Auguste Comte, seorang filsuf Perancis, adalah sebuah zaman positif, sebuah zaman dimana kita tidak lagi berpegang pada hal-hal yang berbau metafisik namun hanya berpegang pada rasio, sebuah zaman dimana semuanya bisa dijelaskan dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan dan bukan sembarang spekulasi.

Tuhan di mata mereka

Lalu, apakah Tuhan akan dengan segera digantikan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada sekarang? Apakah Tuhan masih memiliki sebuah masa depan di tengah zaman rasio seperti sekarang?

Ludwig Feuerbach, seorang filsuf Jerman, berpendapat bahwa Tuhan hanyalah sebuah proyeksi diri manusia. Manusia sebenarnya merupakan sebuah kesempurnaan yang takut terhadap dirinya sendiri. Manusia tidak mampu untuk menanggung kesempurnaan dirinya sehingga ketika ia bercermin dan melihat betapa sempurna dirinya, ia seolah-olah melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan dirinya namun sebenarnya merupakan dirinya. Kemudian ia menyembah cerminan dari dirinya sendiri itu. Memuja-mujanya seolah-olah memang hanya proyeksi diri mereka yang sempurna. Hal ini memang mirip dengan konsep Tuhan yang dinilai memiliki sebuah kesempurnaan.

Charles Darwin, seorang naturalis, mengembangkan sebuah teori evolusi yang tentunya sangat bertentangan dengan konsep penciptaan yang dimiliki oleh kitab-kitab keagamaan. Manusia bukanlah sebuah produk dari penciptaan, mereka hanyalah sebuah evolusi dari sebangsa kera yan bergerak menuju sesuatu yang lebih sempurna.

Sigmund Freud beranggapan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan hanyalah sebuah ilusi yang dimiliki oleh anak kecil yang haus akan kasih sayang, perlindungan, keadilan yang diberikan oleh ayahnya. Jika anak kecil itu sudah menjadi dewasa, maka seharusnyalah ia melepaskan ketergantungan terhadap ayahnya itu dan hidup bebas dengan sendirinya. Freud berpendapat bahwa seorang manusia yang sudah matang dan dewasa, haruslah melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan dan menghadapi hidup apa adanya.

Friedrich Nietzsche memiliki pandangan yang lebih radikal. Ia beranggapan bahwa Tuhan itu sudah mati. Bukan hanya Tuhan yang dimiliki oleh agama-agama, namun juga tuhan-tuhan lainnya yang menjadi pedoman hidup kita yang membuat kita merasa nyaman dan terlindungi. Nietzsche berpendapat bahwa tidak ada kebenaran di dunia ini, maka eksistensi Tuhan juga bukan merupakan sebuah kebenaran. Oleh sebabnya, kita harus mengarungi hidup yang ganas ini dengan diri kita sendiri sebagai nahkodanya, tidak berpegang terhadap apapun, termasuk Tuhan. Bagi Nietzsche, jika Tuhan itu tidak segera mati, maka kitalah yang harus membunuhnya.

Jean-Paul Sartre berpendapat bahwa kalaupun Tuhan itu ada dan eksis, adalah penting bagi kita untuk tidak mengindahkannya. Hal ini karena keberadaan Tuhan mengekang kebebasan yang kita miliki sebagai manusia, misalnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas dan sebagainya.

Albert Camus berpendapat bahwa manusia harus menyangkal adanya Tuhan untuk mencurahkan segala kasih sayang dan kepeduliannya kepada umat manusia, sehingga tidak ada lagi kepedulian yang hanya bersifat parisial kepada sesama.

Berbagai pandangan ini bisa menunjukkan bahwa pada zaman modern ini, bukan lagi suatu hal yang relevan untuk terus percaya akan adanya keberadaan Tuhan. Keberadaan Tuhan tidak bisa lagi dibuktikan secara rasioanl , maka dari itu, akan lebih baik jika kita menitikberatkan hidup ini untuk menerjang segala bentuk rintangan yang ganas, menjadi manusia yang bebas dan peduli terhadap sesama manusia.

Tuhan dan masa depan

Di masa depan, Tuhan itu akan mati. Kira-kira, seperti itulah ramalan Friedrich Nietzsche. Namun, apakah Tuhan akan sepenuhnya mati?

Mungkin, Tuhan yang dulu, sekarang telah digantikan oleh keberadaan tuhan-tuhan yang baru yang dinilai bisa memberikan jawaban terhadap kehidupan ini secara lebih mendalam. Saat ini. mungkin Tuhan bisa digantikan dengan ilmu pengetahuan, namun bukan tidak mungkin untuk ke depannya ilmu pengetahuan sebagai tuhan yang baru akan digantikan juga dengan tuhan-tuhan yang lainnya. Hal ini dapat terjadi jika ilmu pengetahuan yang ada tidak bisa menjawab fenomena-fenomena yang terjadi, misalnya fenomena tentang stigmata.

Konsep tentang tuhan ini mungkin tidak akan mati namun akan terus berevolusi, saling menggantikan antara tuhan yang satu dengan tuhan yang lainnya. Hal ini dikarenakan manusia tidak akan sempurna dan oleh karenanya ia akan terus bergantung dengan sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang sempurna itulah yang kemudian dijadikan tuhan.

Namun nampaknya, konsep yang akan sanggup bertahan lama adalah sebuah konsep tuhan yang dimilik oleh agama-agama samawi sekarang. Konsep Tuhan sebagai suatu realitas yang imanen dan transenden ini telah bertahan selama berabad-abad dan mungkin memang Tuhan inilah yang tidak akan pernah mati karena kesempurnaannya.

Hemat saya, Tuhan tidak akan sepenuhnya mati. Ada satu tempat kosong di kesadaran manusia dimana tempat itu tidak bisa diisi oleh apapun kecuali kehendak untuk mencapai kesempurnaan atau diisi dengan sesuatu yang sempurna sebagai panutan baginya untuk ke depan. Tempat kosong itu tidak akan lenyap dan akan terus terisi oleh tuhan masing-masing yang menjadi pedoman untuk kesempurnaannya, entah itu Tuhan agama samawi, ilmu pengetahuan, kepedulian sosial, dan lain sebagainya.

Indonesia Bukan Negara Agama

Mengakui adanya keberagaman memang lebih mudah untuk dilakukan sebatas pengucapan melalui mulut, namun untuk bisa hidup berdampingan dalam suatu pengakuan akan adanya keberagaman lebih sulit untuk dilakukan.

Hal yang seringkali membuat hidup dalam keberagaman itu terasa sulit adalah karena adanya arogansi dan dominansi oleh kalangan mayoritas dalam lingkungan tersebut. Adanya tekanan-tekanan terhadap mereka yang tidak sepaham dengan kaum mayoritas menimbulkan ancaman terhadap eksistensi kelompok-kelompok lain dan pada akhirnya terjadinya sebuah monopoli kebenaran di lingkungan tersebut, menganggap yang berada di luar mayoritas adalah sebuah kesalahan dan harus ditiadakan dari lingkungannya.

Keberagaman agama dan kerukunan

Agama yang diakui saat ini di Indonesia berjumlah enam buah, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Keberagaman dalam agama ini tentunya akan memaksa setiap orang memiliki probabilitas yang tinggi untuk hidup berdampingan dengan tetangganya yang berbeda agama. Apalagi, hal ini juga diperkuat dengan jaminan langsung dari pemerintah mengenai kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan sehingga menjadi bebas pula setiap orang untuk memilih agamanya tanpa desakkan dari pihak-pihak manapun, termasuk orang-orang di sekitarnya.

Mengakui bahwa adanya keberagaman agama di Indonesia itu sendiri memang mudah. Hal ini tampak secara normaif karena agama-agama ini sudah diakui oleh pemerintahan Indonesia sendiri.

Namun, mengakui adanya keberagaman agama di Indonesia dalam sebuah ranah sosial dimana masyarakat hidup, akan lebih sulit dariapada sekedar mengakuinya secara normatif.

Hal ini napak jelas pada gesekan-gesekan yang terjadi antarumat beragama di beberapa daerah di Indonesia. Insisden yang pada akhir-akhir ini terjadi adalah sebuah aksi pembakaran Gereja Katolik St. Albertus di Harapan Indah, Bekasi (17 Desember 2009). Kejadian ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya memimpikan sebuah kerukunan antarumat bergama di Indonesia masih merupakan jalan panjang yang harus ditempuh dengan serius.

Prinsip dasar

Lalu, yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah prinsip apa yang harus ditanamkan pada seluruh lapisan masyarakat agar terjadi kerukunan hidup antarumat beragama?

Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya, maka saya akan menjawab bahwa harus ditanamkan dengan baik sebuah prinsip demikian : bahwa Indonesia bukan negara agama. Indonesia bukan milik kaum Muslim meskipun mereka mayoritas disini, bukan milik kaum Kristiani, bukan milik kaum Budha, bukan milik kaum Hindu meskipun mereka mayoritas di Bali sebagai salah satu tempat wisata terpopuler di Indonesia, dan juga bukan milik kaum Kong Hu Cu dan juga bukan milik kaum-kaum kepercayaan lainnya yang ada di Indonesia. Indonesia ini memang ber-Tuhan, namun Indonesia ini bukan milik kaum agama maupun kepercayaan manapun dan tetap tidak bisa dijadikan sebagai sebuah negara agama.

Perdebatan tentang Indonesia sebagai sebuah negara agama yang pernah terjadi saat negara ini hendak didirikan, sudah tidak lagi relevan untuk diperdebatkan. Wacana tersebut sudah lama usang dan sepatutnyalah bagi kita untuk menyadari bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, ras dan juga agama. Jika saja Indonesia berdiri sebagai sebuah negara agama, yang akan timbul hanyalah monopoli kebenaran atas nama agama itu dan hanya akan mengayomi masyarakat dari agama itu saja. Bagaimana dengan yang lainnya? Keadilan tidak akan pernah tegak disana. Yang ada hanyalah sebuah diskriminasi dan akhirnya hanya akan menimbulkan kaos di pelosok-pelosok Nusantara.

Dialog

Setelah mengetahui prinsip awal bahwa Indonesia itu bukanlah sebuah negara agama, maka hal yang perlu dilakukan berikutnya adalah dialog antarumat beragama.

Dialog yang dilakukan disini, bukan hanya sebatas pada dialog yang dilakukan antarpemuka agama yang satu dengan yang lain. Pemuka-pemuka agama bisa dipastikan memiliki sisi emosional yang lebih terkontrol sehingga jika terjadi dialog diantara mereka, yang terlihat adalah bahwa hubungan agama yang satu dengan yang lain baik-baik saja.

Padahal, dibalik semua itu, masing-masing agama memiliki oknum-oknum tertentu yang terkadang sulit untuk menahan diri untuk tidak bersikap represif dan anarkis. Justru, mereka inilah yang harus dirangkul untuk diajak berdialog dengan umatberagama yang lainnya. Penanaman prinsip Indonesia bukan negara agama serta sikap saling menghargai dan menghormati penting untuk dilakukan dalam dialog tersebut.

Sebaliknya, dialog yang menjerumuskan kepada gesekan-gesekan yang berujung perdebatan harus dihindari jika berdialog dengan orang-orang fundamentalis ataupun garis keras. Misalnya, dialog tentang paham Tuhan yang dianut masing-masing agama.

Dialog semacam ini boleh saja dilakukan hanya pada kondisi dan situasi yang baik dimana masing-masing orang yang hadir dalam dialog tersebut memang hadir hanya untuk sebatas mengetahui dan tidak mengintervensi agama lainnya dengan kemudian mencap agama lain sebagai sesta atau kafir.

Dalam dialog tersebut, yang harus dipahami adalah bahwa semua agama mengajarkan sebuah kebaikan dan moralitas. Tanpanya, hidup ini mungkin adalah sebuah hidup yang amoral. Karena keehndak agama di dunia ini sama, maka sebenarnya tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan.

Yang diperlukan adalah sebuah ketulusan hati untuk mengakui adanya keberagaman agama di Indonesia dan mengakui bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara agama, sehingga tidak ada yang merasa superior karena agamanya mayoritas dan tidak perlu juga merasa inferior karena agamanya masuk minoritas. Penganut agama apapun sama kedudukannya di Indonesia ini, karena kita mempunyai tugas yang sama di dunia ini, yakni menjadikan hidup di Indonesia ini lebih baik dan bukan untuk memperdebatkan agama mana yang paling baik dan benar.

Mencegah Dualisme Hati Pengelola Negara

Sebuah negara yang baik dikelola bukan oleh orang-orang yang dualisme dalam hatinya. Jika demikian, negara itu hanya diperuntukkan bagi sebagian orang dan yang lainnya akan ditinggalkan dengan sendirinya.

Dalm kehidupan nyatanya pun, kita sebagai pribadi, juga tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Adakah suatu kemungkinan bagi kita untuk mengabdi kepada Tuhan dan di sisi lain juga kepada setan? Apapun yang terjadi, pasti kita akan mengindahkan salah satu dari pilihan tersebut dan yang lainnya akan ditinggalkan.

Dalam ranah kehidupan pribadi, seperti di atas, pilihan-pilihan yang kita buat tersebut kemudian akan dipertanggungjawabkan terhadap diri sendiri. Artinya, konsekuensi dari pilihan itu adalah sepenuhnya menjadi objek dari diri kita. Hal itu yang akan menunjukkan apakah kita harus mengabdi kepada tuan yang satu atau tuan yang lain dan bagaimana perbuatan-perbuatan kita ke depan untuk tetap bisa mengabdi kepada salah satu tuan dalam hidup.

Sedangkan, dalam kehidupan bernegara, suasana yang terjadi akan semakin kompleks. Pilihan-pilihan yang diambil oleh para pengelola negara yang juga berujung pada kebijakan maupun peraturan akan berdampak sistemik, sebab pilihan yang diambil akan menjadi objek bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, tanggung jawab sebagai seorang pengelola negara sangatlah besar, karena di satu sisi ia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan di sisi lain ia bertanggung jawab juga kepada rakyat yang nantinya akan menjalankan peraturan yang mereka buat.

Pada tahap inilah sebenarnya letak pengukuran kualitas untuk seorang pengelola negara. Seorang pengelola negara yang baik, entah itu mereka anggota lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus bisa membuat sebuah kebijakan yang tidak merugikan golongan masyarakat manapun, terutama golongan minoritas, sebab seringkali terjadi di sebuah negara, peraturan yang dibuat tidak begitu mampu untuk mengakomodir kepentingan kaum minoritas. Jadi, peraturan yang dikeluarkan oleh seorang pengelola negara haruslah peraturan yang bersifat universal dan tidak parsial, harus bisa menggandeng seluruh lapisan masyarakat dengan keadaan yang sama tanpa adanya sikap yang diskriminatif.

Inilah yang seringkali menjadi akar masalahnya, yakni kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang parsial. Kebijakan tersebut seringkali tidak mengayomi kepentingan kaum minoritas, menganggap mereka seolah tidak ada dalam negara tersebut. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan yang dibuat lebih sering mengayomi kepada mereka yang berkuasa, yang memiliki uang, partai-partai politik yang mereka sandang ataupun kelompok mayoritas. Alhasil, kebijakan yang berlaku di negara tersebut hanya akan menguntungkan mereka yang pada dasarnya sudah hidup dengan nyaman dan mengenyampingkan mereka yang seharusnya dilindungi.

Apakah betul ini sebuah fungsi negara yang baik? Saat ada satu saja warga dari negara tersebut yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi, maka saat itu juga negara tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karenanya, seperti yang telah saya paparkan di atas, untuk mencegah masalah ini maka diperlukanlah para pengelola negara yang memiliki satu hati dalam bertugas, yakni hati untuk mengabdi sepenuhnya kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang apapun. Hati ini kemudian tidak boleh terkontaminasi oleh suatu apapun yang kemudian bisa menimbulkan kepingan-kepingan yang menyebabkan pengabdiannya terpecah.

Seperti yang telah kita ketahui juga di atas bahwa tidak mungkin kita mengabdi kepada dua tuan, maka tidak mungkin juga bagi seorang pengelola negara untuk mengabdi kepada dua tuan. Jika ia masih merepresentasikan apa yang menjadi kehendaknya, maka sejauh itu pula ia tidak bisa menjadi seorang pengelola negara yang baik karena apa yang hendak dibuatnya hanya untuk kepentingan yang mengayominya, bukan untuk kepentingan seluruh warga negara.

Ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, mereka yang duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan yudikatif haruslah orang-orang yang terbebas dari afiliasi partai politik manapun. Perlu diingat bahwa mereka duduk bukan untuk partai, namun untuk rakyat. Mereka tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, parpol dan rakyat. Oleh karenanya, mereka harus memilih satu diantaranya.

Khusus untuk mereka yang duduk di kursi pemerintahan, ada baiknya jika dipilih dari kalangan profesional. Seandainya pun ada di antara mereka yang pada akhirnya harus terpilih dari salah satu partai politik, mereka yang terpilih itu haruslah melepas jabatannya dalam partai politik tersebut demi pengabdian secara utuh kepada masyarakat.

Kedua adalah dengan menyamaratakan pembangunan di seluruh daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Hal ini untuk mencegah sikap iri hati satu daerah dengan daerah lainnya sehingga tidak ada yang merasa didiskriminasikan. Oleh karenanya, terlihat jelas betapa pentingnya seorang pengelola negara harus terlepas dari afiliasi dengan partai-partai politik maupun hal lainnya, sebab kebijakan merekalah yang akan menentukan juga nasib-nasib di semua daerah di sebuah negara. Jika kebijakan mereka tidak bisa mengayomi daerah-daerah tersebut, apakah mungkin sebuah negara akan menjadi baik?

Penting sekali bagi kita semua untuk menyadari bahwa hati yang terbagi pada para pengelola negara sangat berbahaya. Meskipun mereka bisa berkata bahwa tidak ada pencampuran antara urusan negara dan partainya atau hal-hal lainnya, hal itu hampir mustahil, karena tidak mungkin mereka mengabdi kepada dua tuan. Mereka harus bisa memilih. Hanya mereka yang memiliki satu hati, yakni untuk pengabdian sepenuhnya kepada rakyat, yang pantas untuk menjadi pengelola negara. Lainnya, lebih baik untuk mundur.

Menyoal Kenaikan Tarif Bus Transjakarta

Dinas Perhubungan DKI Jakarta kini sedang mengkaji kenaikan tarif untuk pelayanan bus Transjakarta. Bisa diramalkan, untuk ke depannya, tarif layanan Bus Transjakarta tidak bisa lagi dinikmati dengan harga 3500 rupiah.

Kebijakan ini pada dasarnya dilaksanakan karena subsidi yang harus dikeluarkan untuk bus Transjakarta ini dinilai terlalu besar, ditengarai sampai menghabiskan miliaran rupiah dari APBD. Maka tidak heran wacana yang sudah berkumandang sejak tahun 2007 ini kemudian muncul lagi dan dikaji lebih serius dan mendalam.

Pro dan kontra

Kebijakan ini jika sampai terlaksana tentunya akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan para pengguna layanan bus Transjakarta.

Mereka yang pro dengan kebijakan ini, tentunya memiliki harapan bahwa dengan kenaikan tarif yang terjadi, pelayanan yang ada pada bus Transjakarta dapat semakin baik.

Realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa seringkali terjadi desak-desakkan di dalam bus Transjakarta sehingga kenyamanan di dalam bus sangat minim. Selain itu, keadaan ini juga menyebabkan keamanan di dalam bus tidak akan lagi dapat terjamin dengan baik.

Pernah sekali waktu saya menggunakan bus Transjakarta ini dan saat sedang menunggu di haltenya dan kemudian ada sebuah bus datang, cepat-cepat petugas membuka jalan untuk salah seorang pengguna bus yang hampir pingsan. Hal ini tidak bisa dimungkiri karena ternyata setelah saya melihat keadaan bus, bus tersebut memang penuh sesak dengan penumpang.

Sedangkan bagi kalangan yang kontra dengan kebijakan ini, penilaian mereka didsarkan pada tarif yang ada sekarang sudah sangat sesuai. Jika kemudian harus dinaikkan, maka biaya yang akan mereka keluarkan untuk ongkos perjalanan akan turut membengkak, sedangkan penghasilan yang mereka peroleh bisa jadi tidak mengalami kenaikan.

Tepat sasaran

Jika kemudian kebijakan ini harus terlaksana, maka ada beberapa hal yang perlu untuk dijadikan catatan penting.

Pertama, kenaikan tarif bus Transjakarta harus juga berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan. Artinya, sesuai dengan yang diharapkan mereka yang pro, kenaikan tarif ini harus juga diimbangi dengan perbaikan sarana dan prasarana penunjang layanan bus Transjakarta.

Halte-halte yang rusak harus segera diperbaiki. Sterilisasi jalur-jalur busTransjakarta harus terlaksana. Selama ini, jalur bus Transjakarta selalu diserobot oleh pengguna kendaraan pribadi. Penggunaan portal untuk masalah ini bisa menjadi solusi yang baik. Selain itu, keamanan dalam bus harus ditingkatkan agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Kedua, kenaikan tarif ini juga harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan untuk transportasi massal non-Transjakarta.

Jika tarif bus Transjakarta naik, maka pasti ada kalangan yang kemudian beralih menggunakan kendaraan umum seperti biasa karena ketidaksesuaian tarif dengan penghasilannya. Jika pelayanan untuk kendaraan umum juga tidak ditingkatkan secara signifikan, maka pengguna kendaraan umum akan merasa dianaktirikan karena ketidaknyamanan terjadi disana.

Ketiga, adalah penekanan penggunaan kendaraan pribadi. Pada dasarnya, bus Transjakarta dibuat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta. Namun nyatanya, penggunaan kendaraan pribadi juga tidak berkurang secara signifikan.

Jika tarif bus Transjakarta dinaikkan, maka perlu juga untuk menaikkan pajak kendaraan pribadi. Hal ini secara tidak langsung akan bisa menekan angka penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta. Selanjutnya, pajak dari kendaraan pribadi inilah yang harus dialokasikan untuk peningkatan pelayanan kendaraan umum, baik Transjakarta maupun transportasi umum lainnya.

Kebijakan mengenai kenaikan tarif bus Transjakarta biar bagaimanapun tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus disinergikan juga dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang tentunya akan menunjang untuk sebuah pelayanan yang lebih baik. Jika tarif dinaikkan hanya demi menutup defisit, itu adalah sebuah kesalahan. Tarif yang dinaikkan itu seyogianya dipergunakan untuk peningkatan pelayanan transportasi bus Transjakarta. Itu baru sebuah kebijakan yang tepat sasaran. Jika tarif sudah dinaikkan namun pelayanan tidak juga meningkat, maka lebih baik untuk tidak dinaikkan.