Mewujudkan Pernikahan Lintas Agama di Indonesia

Indonesia mengakui adanya keberagaman dalam agama yang diakui. Di satu sisi, keberagaman ini menciptakan sebuah keindahan, yakni suatu pilihan bagi warga Indonesia untuk bebas memilih agama yang sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Namun di sisi lain, keberagaman ini sering memunculkan masalah. Selain implementasi kebebasan beragama yang masih sangat minim di beberapa daerah, masalah yang muncul berikutnya adalah pernikahan lintas agama.

Seringkali kita mendengar bahwa pernikahan lintas agama itu sulit untuk terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan tidak adanya regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Selain itu, hal ini juga akan menimbulkan kesulitan seperti diantaranya adalah pemilihan prosesi pernikahan karena masing-masing agama memiliki prosesi yang berbeda-beda.

Namun, yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah dalam urusan dengan perasaan -dalam hal ini cinta- dapat dengan cepat dihentikan hanya karena permasalahan perbedaan agama? Apakah tidak ada jalan keluar yang efektif daripada harus pergi keluar Indonesia hanya untuk melangsungkan pernikahan? Atau, haruskan ada suatu pemaksaan bagi salah satu mempelai untuk berpindah agama hanya demi melangsungkan pernikahannya?

Tanggung jawab pemerintah

Sebenarnya, ketiga pertanyaan mendasar di atas dapat diselesaikan jika saja pemerintah Indonesia sudah menyadari konsekuensi dari dasar negara yang dianutnya, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada dasar negara tersebut setiap warga negara bebas memilih agamanya masing-masing dan oleh karena itu dalam sebuah relasi sosial antara satu warga negara Indonesia dan yang lainnya, hampir bisa dipastikan akan terbangun relasi lintas agama.

Selain itu, di dalam Pancasila pun juga tertera adanya pengakuan akan eksistensi Tuhan di Indonesia. Hal inilah yang membedakan Indonesia dengan negara sekuler lainnya. Agama-agama di Indonesia bisa dibawa ke ranah publik dan tidak menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan, tidak seperti di negara sekuler dimana agama menjadi masalah privat.

Oleh karena itu, konsekuensi yang mungkin timbul dari kedua dasar ini adalah adanya kemungkinan perasaan cinta yang terbangun antarindividu meskipun mereka berbeda agama dan karena agama tidak menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan, maka mereka pun seharusnya juga sudah tahu perbedaan mereka ada di bidang agama. Maka dari itu, sebenaranya mereka sadar akan perbedaan mereka dan jika sudah diputuskan untuk menikah, maka dapat juga dipastikan sebenarnya tidak ada masalah diantara mereka berdua jika agama mereka berbeda.

Namun, yang menjadi maslaah disini bukan subyek yang ingin menikah, namun ketiadaan fasilitator yang mampu untuk menjadi media penyelenggara pernikahan mereka. Pemerintah dalam hal ini bisa dikatakan abai terhadap masalah pernikahan lintas agama. Selain terlihat dipersulit, pemerintah pun dalam hal ini terlihat seperti tidak mengakui adanya keberagaman dalam beragama. Jika hal tersebut diakui, maka seharusnya pemerintah tidak bisa menutup kemungkinan adanya pernikahan lintas agama dan oleh karena itu, harus dibuat juga fasilitas serta regulasi yang mengatur pernikahan lintas agama.

Keluarga dan tokoh agama

Selain peran pemerintah, peran keluarga dan tokoh agama dalam hal pernikahan lintas agama juga penting. Hal ini dikarenakan terkadang timbul desakan dari kedua faktor ini yang melarang terjadinya pernikahan lintas agama.

Keluarga dalam hal ini harus bisa memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih, karrena pernikahan dan hidup bersama dengan seorang pasangan adalah murni hak perogatif pribadi seseorang. Keluarga seharusnya bukan bersifat melarang, melainkan memberikan masukan-masukan atau penilaian-penilaian yang objektif dan tidak berdasarkan atas alaasan agama tertentu.

Tokoh agama pun juga seharusnya demikian, yakni tidak melarang umatnya untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. Bukankah semua agama mengajarkan kebaikan dan sikap toleransi? Jika demikiaan, harus juga ditunjukkan dengan menolerir adanya pernikahan lintas agama karena ini menyangkut perasaan seseorang. Lagipula, jika dalam hal relasi percintaan agama hanya bisa berperan sebagai kotak-kotak yang memisahkan, hal itu akan membuat agama menjadi sesuatu yang destruktif karena seharusnya agama bisa menyatukannya.

Mewujudkan pernikahan lintas agama di Indonesia bukanlah perkara mudah. Perlu adanya sikap toleransi yang tinggi di masyarakatnya, selain agar tidak menjadi buah bibir yang sembarangan. Selain itu, peran pemerintah sangat penting dan menjadi faktor kunci kesuksesan pernikahan lintas agama di Indonesia. Regulasi harus segera dibuat sehingga memungkinkan adanya pernikahan lintas agama demi terwujudnya suatu negara yang betul-betul menjunjung prinsip keberagaman dalam agama.

Advertisements

Bahasa Indonesia yang Kalah di Negeri Sendiri

Sumpah Pemuda yang telah dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 mendeklarasikan tiga hal penting, yakni tentang bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa satu, yakni Indonesia. Namun ada satu hal yang patut untuk diprihatinkan sekarang dari Sumpah Pemuda tersebut, yakni pudarnya Bahasa Indonesia di negaranya sendiri sehingga mengingkari apa yang telah disemangati para pemuda seabad silam.

Pudarnya Bahasa Indonesia di negaranya sendiri merupakan sebuah hal yang patut menjadi perhatian khusus. Jika Bahasa Indonesia dibiarkan untuk terus digeser oleh bahasa-bahasa lainnya, maka otomatis Bahasa Indonesia tidak akan pernah lagi dikenal oleh para generasi penerus.

Presiden pun demikian

Fenomena ini pun merembet sampai di kalangan pemerintahan, bahkan Presiden SBY pun nampak sudah mulai mengenyampingkan penggunaan Bahasa Indonesia yang notabenenya akan lebih banyak dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pada Oktober 2009, Presiden menyelenggarakan sebuah pertemuan dengan para menterinya untuk membahas program kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dibentuknya. Meskipun hanya dilakukan di kalangan orang-orang Indonesia sendiri, namun nama pertemuan ini harus menggunakan bahasa asing, yakni National Summit.

Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2009, saat Presiden memberikan sebuah pidato dalam rangka memeringati hari antikorupsi internasional, beliau pun melakukan hal yang sama, yakni menggunakan kata-kata dalam Bahasa Inggris, seperti corruptors fight back, asset recovery, dan extraordinary crime.

Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa seorang dengan kapasitasnya sebagai orang nomor satu di Indonesia malah harus terlihat seperti mengingkari apa yang telah disumpahkan oleh para generasi pendahulunya? Apakah hal itu memang murni sebuah keterpaksaan atau karena demi peningkatan citra semata?

Penyerapan bahasa asing

Dalam Bahasa Indonesia, ada tiga aturan dalam melakukan penyerapan bahasa asing agar bisa diperlakukan sebagai Bahasa Indonesia. Pertama, karena dalam Bahasa Indonesia memiliki arti yang sangat panjang. Kedua, karena tidak ada padanan kata dalam Bahasa Indonesia itu sendiri. Ketiga, karena jika diartikan dalam Bahasa Indonesia akan bermakna negatif.

Jika kita menerapkan aturan-aturan ini dalam penggunaan kata-kata SBY, maka akan nampak jelas bahwa sebenarnya kata-kata tersebut tidak seharusnya ditulis atau diucapkan dalam bahasa asing. National Summit misalnya, bisa digantikan dengan Rapat Kerja Kabinet. Selain itu, frase seperti corruptors fight back seharusnya bisa diganti dengan frase korupsi yang kembali menyerang, asset recovery bisa digantikan dengan pemulihan aset. Begitu juga dengan kejahatan luar biasa yang dapat menggantikan frase extraordinary crime.

Sosialisasi

Entah apa penyebabnya, namun dalam darah masyarakat Indonesia sekarang ini nampak muncul sifat rendah diri ketika harus menggunakan Bahasa Indonesia. Sebaliknya, jika kita bisa menggunakan bahasa asing, maka kita akan bisa merasa lebih hebat dan berada pada kasta yang lebih tinggi dari yang lainnya. Maka dari itu, bukanlah sebuah hal yang mengagetkan jika para orang tua sekarang lebih suka untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah internasional dari kecil hanya agar anak-anaknya mahir berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Alhasil, mereka tidak akan mengenal bahasa ibu mereka sendiri, Bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia yang nampak mulai kalah dalam pertempuran di rumahnya sendiri kini membutuhkan banyak dukungan. Salah satu caranya adalah melalui media massa. Media massa sebagai sumber informasi bagi masyarakat harus bisa menyosialisasikan penggunaan Bahasa Indonesia dan tidak ikut terjerumus dalam penggunaan bahasa-bahasa asing yang tidak perlu.

Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan terus menggalakkan penggunaan Bahasa Indonesia, bahkan di sekolah internasional sekalipun. Hal ini diperlukan agar anak-anak Indonesia tidak kehilangan bahasa ibu mereka sendiri.

Selanjutnya yang terpenting adalah bagi mereka yang duduk di kursi pemerintahan tidak lagi menggunakan istilah-istilah asing ketika berbicara di depan umum. Jika pemimpinnya saja tidak menghargai Bahasa Indonesia, bagaimana bisa Bahasa Indonesia dilestarikan?

Belajar sebuah bahasa asing memang bukanlah kesalahan, namun hal itu sebatas untuk berkomunikasi dengan orang luar dan pengetahuan tambahan. Akan menjadi sebuah kesalahan ketika bahasa tersebut digunakan pada saat-saat yang sebenarnya tidak diperlukan, apalagi jika sampai membunuh bahasa asli kita sendiri yang seharusnya bisa kita banggakan.

Permasalahan Dunia Pendidikan Hanya Karena Agama

Suatu hari penulis pernah berbincang dengan seorang teman. Dalam perbincangan tersebut, kami membicarakan apa pentingnya membawa suatu agama dalam ranah dunia pendidikan. Ia berbicara seperti ini, “Ada temen gue non-Muslim masuk di universitas Islam, terus ditanya kenapa kamu masuk sini, kan kamu bukan Muslim?”

Mendengar hal seperti itu, penulis tidak kaget. Mungkin, ini adalah sebuah kejadian kecil yang kebetulan terjadi di sebuah universitas Islam, namun tidak bisa disangkal juga jika hal ini juga berpotensi di universitas Katolik ataupun Kristen, hanya saja mungkin tidak terekspos.

Sebenarnya, apa yang salah jika seseorang beragama lain masuk ke sebuah badan pendidikan yang membawa suatu agama lain juga? Bisa saja, hal ini dikarenakan universitas tersebut sudah memiliki tingkat popularitas yang cukup tinggi dalam bidang-bidang tertentu yang menyebabkan badan pendidikan tersebut dikenal dan menjadi incaran banyak orang. Bukankah seharusnya mereka bangga dengan hal tersebut dan apa yang patut dipermasalahkan? Hanya karena agamakah?

Sama

Sebenarnya, setiap lembaga pendidikan di Indonesia, apapun latar belakang agama yang dipikulnya, memiliki tujuan yang sama, yakni mencetak generasi-generasi penerus yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia yang mampu untuk menyejahterakan rakyatnya.

Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan sosok penerus yang diskriminatif dan tidak mampu untuk bersikap toleran terhadap orang beragama lain. Jika hal itu yang terjadi, maka bisa dipastikan generasi penerus yang tercetak adalah generasi yang hanya menjunjung tinggi dan melindungi kaum yang sesuai dengan latar belakangnya dan mengabaikan yang lain. Hal ini hanya akan menimbulkan sikap cemburu dan akhirnya timbul kesenjangan sosial.

Namun sayang, hal ini ternyata terjadi pada beberapa lembaga pendidikan yang membawa agama sebagai latar belakangnya. Padahal, seharusnya lembaga pendidikan di Indonesia –apapun latar belakang agamanya- berperan sebagai pembangun pondasi bagi calon-calon generasi penerus ini dengan semangat pluralisme dan sikap toleran. Jika hal ini saja tidak mampu dilakukan oleh lembaga pendidikan, maka penulis tidak merasa heran jika sikap toleransi antarumat beragama yang ada di Indonesia harus terus tercoreng.

Lebih jauh lagi, lembaga pendidikan di Indonesia itu memiliki taraf yang sama. Tidak ada sebuah lembaga pendidikan yang memiliki nilai lebih tinggi daripada lembaga pendidikan lainnya hanya karena mencantumkan nama salah satu agama sebagai predikat dari sekolah atau universitas terseut. Agama sama sekali tidak menentukan kualitas, tetapi riset, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana serta kepribadian lulusannya lah yang menentukan kualitas dari lembaga pendidikan tersebut. Untuk apa menunggangi nama sebuah agama hanya demi ketenaran sebuah lembaga pendidikan? Indonesia sekarang lebih membutuhkan orang-orang berkualitas untuk menyejahterakan rakyatnya daripada orang-orang yang masih sibuk mengurusi bagaimana membentuk sebuah negara agama di Indonesia, dan hal tersebut harus dimulai dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada.

Alternatif

Biasanya, permasalahan yang muncul ketika ada seseorang beragama lain masuk ke dalam sebuah lembaga pendidikan yang beragama lain juga adalah permasalahan di bidang pelajaran atau mata kuliah agama. Ketika sebuah lembaga pendidikan membawa sebuah nama agama sebagai predikatnya, maka bisa diapstikan pelajaran agama yang dipakai oleh lembaga pendidikan tersebut adalah hal yang wajib bagi para sivitas akademikanya. Lain halnya jika lembaga pendidikan tersebut tidak membawa nama agama apapun. Dalam hal ini, biasanya, para sivitas akademikanya diberikan kebebasan untuk memilih pelajaran atau mata kuliah agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Menanggapi permasalahan ini, maka sebetulnya bisa diselesaikan dengan sebuah pelajaran alternatif atau dengan menawarkan keikutsertaan sivitas akademika yang beragama lain tersebut untuk mengikuti pelajaran agama yang bersangkutan di lembaga pendidikan tersebut.

Ada sebuah universitas yang menawarkan solusi pertama, yakni pelajaran alternatif. Di universitas ini, jika memang ada orang beragama lain tidak ingin mengikuti pelajaran agama yang dipakai sebagai predikat untuk universitas ini, maka akan diberikan pilihan mata kuliah fenomenologi. Bobotnya pun sama dengan mata kuliah agama. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bagi mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah agama yang dipakai di universitas tersebut jika ia berkenan. Tidak ada paksaan sama sekali.

Selain permasalahan pelajaran, hal yang paling mungkin bermasalah adalah lingkungannya. Hal ini terjadi jika banyak dari mereka yang beragama mayoritas di lembaga pendidikan tersebut malah enggan bergaul dengan orang yang beragama lain. Maka dari itu, perlu ditekankan sikap toleran di kalangan sivitas akademika. Hal ini untuk mewujudkan kehidupan di lembaga pendidikan yang meskipun menunggangi nama agama, namun tetap menjunjung tinggi pluralitas yang ada. Bukankah hal ini adalah suatu upaya pengimplementasian Pancasila dalam lingkup yang kecil? Jika hal ini sukses, maka bisa dipastikan tidak ada lagi generasi-generasi penerus diskrimintaif yang akan tercetak.

Tidak salah memang jika membawa nama agama dalam sebuah lembaga pendidikan; yang menjadi kesalahan adalah ketika agama itu mulai dipermasalahkan hanya karena ada mereka yang ingin masuk namun agamanya tidak sesuai. Perlu diingat, pendidikan di Indonesia bukan berfungsi untuk mencetak orang yang diskriminatif, mereka harus mencetak orang yang toleran demi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang juga beragam.

Sehabis “Markus”, Mungkinkah Ada “Muhammad”, “Sidharta”, “Siwa”, Atau “Wisnu”?

Akhir-akhir ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia masih saja berkaitan dengan mafia dan makelar kasus dan yang paling marak terjadi adalah di bidang hukum. Namun, penulis tidak akan membahas lebih jauh mengenai makelar kasus ataupun mafia yang menggerogoti sistem birokrasi di Indonesia. Penulis akan menyoroti suatu sisi lain dari kasus ini, sesuatu yang mungkin bisa disetarakan dengan pecehan.

Bukanlah sebuah hal yang asing di telinga kita ketika mendengar kata “markus.” Ya, akronim itu memang sengaja terlontar –entah oleh siapa yang memulainya- untuk menyingkatkan orang yang ingin mengucapkan sebuah frase “makelar kasus.” Tidak ada yang salah memang, pertama-tama, jika kita melihat akronim tersebut. Hal ini disebabkan karena akronim itu dibuat dengan tidak mengingkari kaidah-kaidah pembuatan akronim. Siapapun bisa membuat akronim-akronim lainnya, asalakan singkat dan bisa mencakup keseluruhan dari isi yang ingin disampaikan.

Sebuah pelecehan (?)

Namun yang menjadi kesalahan adalah pemilihan kata untuk menjadikan frase itu sebuah akronim. Selama ini, akronim yang kita dengar tidak mengandung unsur-unsur bawaan agama apapun. ABRI, misalnya, adalah murni merupakan akronim dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pemilu adalah kependekan dari pemilihan umum. Semua akronim yang biasa menyusup dalam telinga-telinga kita dan terpatri dalam otak kita bisa dibilang bernilai netral, tidak ada keinginan untuk melecehkan agama apapun yang dijunjung tinggi di Indonesia.

Hal yang berbeda terjadi pada akronim “markus” tersebut. Markus merupakan salah satu orang suci di kalangan umat Kristiani. Ia adalah salah seorang penulis Injil selain Matius, Lukas, dan Yohanes. Namun kesucian yang ada pada dirinya harus ternodai, dan parahnya dinodai di Indonesia yang katanya sangat menjunjung tinggi keberagaman beragama. Mengapa penulis menyebut sebuah penodaan? Hal ini disebabkan karena makna yang terkandung dalam akronim “markus” tersebut adalah negatif, yakni makelar kasus yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan suap-menyuap.

Hal ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Bagi mereka yang pernah hidup di era tahun 80-an, bisa dipastikan tidak asing untuk mendengar apa yang disebut dengan “petrus.” Ya, lagi-lagi itu adalah sebuah akronim yang menggunakan nama orang suci di kalangan umat Kristiani namun dengan konotasi yang negatif, yakni penembak misterius.

Apakah ini bukan merupakan sebuah pelecehan? Atau penulis yang memang berlebihan dalam menanggapi hal ini? Penulis akan mengembalikan semua penilaian kepada masyarakat yang membaca tulisa ini. Namun, sebelum mencap penulis dengan sebutan berlebihan atau provokatif dan sebagainya, penulis ingin mengajak mereka yang menilai melihat lebih jauh ke dalam diri masing-masing. Sebuah pertanyaan reflektif adalah: Bagaimana jika ada satu dari tokoh agama saya yang digunakan sebagai akronim untuk sebuah konotasi yang negatif? Misalnya saja, -maaf- Sidharta Gautama, Trimurti, atau Nabi Muhammad digunakan sebagai sebuah akronim untuk makna-makna negatif. Apakah kalangan umatnya juga tidak merasa dilecehkan?

Pemilihan kata untuk akronim melalui orang suci di kalangan umat Kristiani yang sudah dua kali terjadi ini perlu menjadi perhatian khusus. Memang, selama ini mungkin tidak ada umat Kristiani yang mengkritik penggunaan kata tersebut. Namun, apakah dengan begitu umat Kristiani tidak bisa marah? Hingga seberapa seringkah harus dibuat akronim-akronim lainnya yang mengambil nama orang kudus umat Kristiani untuk membakar kemarahan umat Krsitiani? Akankah setelah ini muncul akronim-akronim baru, seperti Yohanes, Lukas, Paulus, dan lain sebagainya?

Minoritas bukan alasan

Minoritas bukanlah sebuah alasan yang tepat untuk dijadikan bahan dasar pemilihan kata untuk sebuah akronim. Apapun alasannya, agama minoritas pun juga harus dilindungi oleh negara dan bukan untuk dijadikan bahan olok-olok, seperti misalnya melalui akronim-akronim seperti di atas.

Bukan sebuah hal yang asing juga bahwa kebebasan beragama untuk kaum minoritas masih sulit untuk didapatkan. Apakah masih patut setelah kaum dengan agama minoritas menerima perlakuan yang dirasanya tidak adil, tapi harus juga menanggung stigma karena salah satu tokohnya dijadikan akronim untuk makna yang negatif?

Peran semua pihak

Membenahi hal di atas, hal yang paling ingin dikritik oleh penulis adalah pers. Pers dengan begitu mudahnya menuliskan kata “markus” seolah-olah memang tidak ada yang salah dengan akronim tersebut. Pers seharusnya bisa mengkaji lebih dalam penggunaan kata-kata tersebut. Apakah tidak ada dalam undang-undang pers yang mengatur tentang penggunaan kata-kata yang melecehkan salah satu agama? Pers seharusnya bisa menjadi pembalik akronim tersebut dengan lebih memilih menuliskan atau membacakan “makelar kasus” daripada “markus.”

Hal kedua yang perlu dibenahi adalah sistem Ejaan Yang Disempernakan (EYD) di Indonesia terutama perihal pembentukkan kata untuk membuatnya menjadi akronim atau singkatan. Harus ditambahkan sebuah peraturan yang tidak boleh melecehkan agama apapun yang dijunjung tinggi di Indonesia.

Hal ketiga adalah pembenahan dari masyarakat. Kita harus mulai untuk bisa mengakui keragaman agama yang ada di Indonesia. Dengan mengajarkan sikap toleransi serta membiasakan diri untuk tidak menggunakan kata-kata yang menurut agama lain dianggap memiliki makna penting, berarti juga sudah turut serta dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama serta mencegah terjadinya pelecehan dalam bentuk apapun.

Mungkin, apa yang dituliskan oleh penulis adalah hal kecil yang dilebih-lebihkan oleh penulis. Namun penulis beranggapan bahwa hal kecil yang menyakitkan jika dipendam terlalu lama dan dibiarkan akan berpotensi menjadi sebuah kemarahan yang besar. Lagipula, penulis tidak lagi ingin adanya penggunaan kata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya. Hal ini bisa memicu amarah, apalagi jika sang pembuatnya di lain waktu menggunakan kata-kata dari agama mayoritas.

Kinetika Kimia untuk Menentukan Laju Transformasi Indonesia

Pada bidang studi kimia dipelajari mengenai kinetika kimia, yakni yang menjelaskan apa saja yang memengaruhi kecepatan terjadinya sehingga reaktan bisa berubah menjadi produk.

Jika reaksi-reaksi yang terjadi merupakan sebuah reaksi sederhana, maka laju reaksinya akan sebanding dengan reaktan yang dipangkatkan dengan koefisien-koefisiennya. Namun hal yang berbeda akan terjadi jika yang terjadi bukanlah sebuah rekasi sederhana melainkan reaksi kompleks.

Reaksi kompleks pada umunya berjalan melalui berbagai tahapan reaksi sederhana. Setiap satu reaksi kompleks pasti memiliki lebih dari satu reaksi sederhana dan pada reaksi kompleks ini lajunya akan dipengaruhi oleh reaksi sederhana yang memiliki laju paling lambat. Hal ini terjadi karena reaksi-reaksi sederhana lainnya yang memiliki laju lebih cepat dianggap tidak begitu memengaruhi laju reaksi sederhana yang lambat, sehingga waktu keseluruhan untuk bereaksi didapat dari waktu untuk laju reaksi sederhana terlama.

Proses transformasi menuju Indonesia yang lebih baik pun juga terdiri dari beberapa reaksi sederhana. Oleh karena itu, dapat diasumsikan juga bahwa kecepatan transformasi menuju Indonesia yang lebih baik akan sangat ditentukan dari reaksi sederhana yang memiliki laju terlama. Jika laju terlama itu berada pada perubahan hal buruk menjadi hal baik maka transformasi akan berjalan mulus. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka transormasi Indonesia menjadi lebih baik akan berjalan amat lama. Maka dari itu, pekerjaan selanjutnya adalah menganalisis manakah dari reaksi-reaksi sederhana itu yang menjadi penentu laju transformasi Indonesia saat ini.

Transformasi moralitas

Kenaikan gaji para pejabat negara merupakan salah satu bentuk kebijakan untuk membuat Indonesia lebih baik dengan asumsi bahwa kinerja mereka akan lebih baik nantinya. Wacana kenaikan gaji ini pun berlangsung cepat, yakni berkisar pada waktu setelah pelantikan Presiden RI setelah pemilu 2009 kemarin. Remunerasi yang dilakukan oleh Kemenkeu juga menunjukkan betapa cepatnya kenaikan gaji dilaksanakan. Oleh karena itu, kenaikan gaji bisa digolongkan sebagai sebuah reaksi yang cepat.

Demokrasi yang terjadi di Indonesia pun merupakan sebuah reaksi yang cepat. Hal ini ditandai dengan pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung, adanya kebebasan pers, serta masyarakat yang semakin turut aktif dalam mengkritisi pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang leih baik.

Hal lainnya yang dinilai sebagai sebuah reaksi cepat adalah ketika menghasilkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan eksploitasi alam untuk mengeruk kekayaan alam sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara. Reaksi ini bersifat cepat dikarenakan juga karena adanya katalis berupa nuansa-nuansa politis yang tidak menutup kemungkinan adanya tindakan koruptif di dalamnya.

Setelah melihat beberapa contoh reaksi yang berlangsung cepat, kita akan melihat apa saja reaksi yang berlangsung lama yang sebenarnya menentukan laju dari transformasi Indonesia ini. Pertama adalah masalah tentang perlindungan buruh dan tenaga kerja di negeri sendiri. Kejadian di Batam kemarin mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia masih sangat lamban dalam melindungi tenaga kerjanya sendiri. Namun, permasalahan ini lajunya dapat dipercepat karena pemerintah mulai tanggap dengan memberlakukan peraturan-peraturan mengenai ketenagakerjaan.

Kedua dan yang terpenting adalah masalah transformasi moralitas di kalangan pejabat negara. Akhir-akhir ini rakyat Indonesia digegerkan dengan permasalahan mafia pajak, makelar kasus, korupsi, serta kasus Bank Century yang cenderung tak berujung. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas moral para pejabat masih sangat rendah. Parahnya lagi, hal ini sudah seperti menjadi budaya yang tidak terputuskan di kalangan pejabat negara. Korupsi telah dinilai sebagai tindakan wajar dan dengan begitu muncullah gejala demoralisasi para pejabat pemerintahan.

Melihat hal-hal di atas, maka kita bisa menilai laju transformasi Indonesia kini berada di tangan siapa. Jawabannya sudah jelas yakni berada di tangan transformasi moralitas. Reaksi pada hal ini berlangsung begitu lama bahkan bisa jadi tidak akan bisa dihentikan.

Katalis

Namun kimia tidak begitu saja menyerah ketika laju reaksi terjadi sangat lama. Ada suatu zat yang disebut katalis yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara mencarikan sebuah jalan lain yang lebih mudah ditempuh dengan energi aktivasi yang rendah.

Dalam masalah yang berkaitan dengan moral, maka satu-satunya katalis yang paling tepat digunakan adalah peraturan yang sangat ketat serta berat untuk menghukum para koruptor. Hukuman yang ada harus bisa menimbulkan efek jera dan rasa enggan untuk berkorupsi. Peraturan ini merupakan jalan alternatif karena remunerasi dinilai gagal membawa sebuah transformasi ke arah yang lebih baik. Yang menjadi pertanyaan adalah maukah para legislator membuat sebuah produk hukum yang menghukum koruptor dengan sangat berat? Atau jangan-jangan mereka tidak mau membuat hanya karena takut nantinya termakan dengan produk mereka sendiri?

Indonesia yang lebih baik harus dimulai dengan transformasi moral mereka yang menjalankan roda pemerintahan karena jika tidak demikian, laju transformasi Indonesia akan stagnan dan tidak akan menjadi lebih baik.