Jangan Mengecam Berlebihan, Apalagi Jika Salah Arah

Kecaman terhadap ketiga artis yang diduga melakukan adegan mesum yang tersebar melalui internet tak kunjung henti. Kali ini tidak tanggung-tanggung. Beberapa organisasi massa yang mengatasnamakan agama bahkan mengecam hingga mendatangi rumah salah seorang yang diduga terlibat dalam video tersebut dan meminta agar dirinya tidak lagi mendiami kota tempat dimana ia dilahirkan tersebut.

Fenomena ini terlihat sangat menarik sebab menurut penulis ada dua hal yang menjadi fokus perhatian. Pertama perihal objek yang dikecam dan yang kedua perihal subjek yang melakukan pengecaman.

Patutkah?

Pertanyaan mendasar yang akan penulis lontarkan adalah perihal siapa sebenarnya yang patut untuk dikecam? Apakah subjek yang ada dalam video porno tersebut atau dalam hal ini objek yang dikecam oleh para pemprotes atau orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penyebarluasan terhadap video porno tersebut?

Penulis berpendapat bahwa sebenarnya kecaman yang dilakukan oleh kelompok agamis ini salah arah. Pasalnya penulis lebih condong kepada subjek dalam video porno yang menjadi korban. Mengapa demikian?

Pertama perihal hubungan seks adalah hal privat dan sudah seyogianya bagi siapapun untuk tidak mengganggu hal privat orang lain, apalagi sampai menyebarluaskannya melalui internet sehingga bisa diakses oleh semua pihak.

Memang, ada wacana yang mengatakan bahwa hal privat ini sudah terlanjur ada di internet sehingga pemainnya pun patut untuk dikecam. Jika hal ini yang menjadi landasan untuk mengecam, maka pertanyannya bisa dibalik. Jika yang menyebarkan tidak menyebar video porno tersebut, apakah akan terjadi kegegeeran di masyarakat hingga sekarang ini? apakah hal berbau privat tersebut akan sangat mengganggu hal umum? Menjawab pertanyaan ini, tentu saja jawabannya adalah tidak. Tidak akan ada kegegeran di masyarakat jika penyebarluasan tidak dilakukan. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang salah jika mengecam kepada pemain video porno tersebut –apalagi belum terbukti melalui fakta yang ada- karena yang menyebabkan hal privat terangkat ke ranah publik adalah pelaku penyebarluasannya dan bukan pemain video tersebut karena itu sebatas untuk koleksi pribadi.

Adalah sesuatu hal yang lain jika berbicara perihal pemain dalam video tersebut yang berniat untuk menyebarluaskan adegan hubungan seks mereka. Dalam hal ini, penulis sangat setuju untuk mengecam mereka karena mereka memang sudah melakukan hal yang tidak seharusnya, yakni mengganggu ranah umum dengan hal privat mereka. Namun dalam kasus video porno mirip tiga artis ini, rasanya belum ditemukan adanya cukup bukti yang menguatkan dugaan bahwa adanya unsur kesengajaan untuk menyebarluaskan yang dilakukan oleh subjek dalam video porno tersebut.

Oleh karena itu, rasanya adalah sesuatu hal yang berlebihan jika organisasi berbau agama itu melakukan pengecaman terhadap yang diduga melakukan adegan dalam video porno tersebut. Mungkin akan lebih baik jika mereka menyuarakan suara mereka untuk segera menangkap pelaku penyebarluasan video porno tersebut dibandingkan dengan melakukan pengecaman yang juga turut mengganggu anggota keluarga yang dikecam.

Hal kedua yang menjadi fokus perhatian penulis adalah mengenai subjek yang melakukan kecaman yakni organisasi masyarakat yang membawa nama agama. Memang tidak bisa ditolak bahwa demokrasi telah menjadikan negara ini menjamin bahwa setiap warga negaranya bebas untuk menyuarakan pendapat yang menjadi aspirasi mereka. Namun, satu hal menarik yang terjadi disini adalah karena yang melakukan penyuaraan tersebut adalah organisasi massa agamis terhadap permasalahan video porno.

Tidak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai dalam video porno itu memang berlawanan dengan nilai-nilai yang ada dalam keagamaan, seperti perselingkuhan serta melakukan hubungan seks diluar nikah. Namun apakah merupakan sebuah hal yang penting bagi suatu organisasi agamis untuk melakukan hal-hal tersebut? Apalagi hingga membuat sebuah kecaman untuk yang diduga pelaku dalam video porno untuk meninggalkan kota kelahirannya? Mengapa mereka tidak lebih memilih untuk mendidik dengan benar generasi penerus agar tidak terjerumus ke dalam hal yang sama?

Tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang organisasi agamis di Indonesia suka kelewat batas dalam menyampaikan aspirasi mereka, seolah mereka adalah satu-satunya yang paling bersih di Indonesia sedemikian sehingga bisa menjustifikasi orang dengan sekehendak mereka sendiri.

Merupakan sebuah hal yang lebih baik jika mereka juga bisa melihat bahwa manusia adalah sumber segala kesalahan jika mereka percaya adanya Tuhan sebab bagi mereka Tuhan adalah satu-satunya substansi yang mengandung kebenaran. Jika demikian, maka sudah seharusnyalah mereka juga bisa bercermin untuk merefleksikan diri mereka sendiri, untuk juga mengetahui apakah mereka sudah melakukan sesuatu yang benar dimata Tuhan mereka atau belum. Jika belum, rasanya tidak pantas untuk menjustifikasi orang seperti itu apalagi sampai mengecam dan membuat reash anggota keluarga yang lainnya.

Oleh karena itu, melalui pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa sebenarnya yang perlu untuk diusut sekarang adalah siapa yang menyebarluaskan untuk pertama kalinya video porno tersebut sebab seharusnya dia lah yang bertanggung jawab karena sudah melanggar wilayah pribadi orang lain. Dan selanjutnya, untuk organisasi agamis, rasanya akan lebih baik jika mereka menerapkan ajaran yang baik kepada generasi penerus daripada hanya sibuk berdemo dan mengecam apalagi jika sampai menimbulkan ketidaknyamanan pada pihak-pihak yang lain.

Advertisements

Media Mengekspos Berlebihan, Hal-hal Penting Terabaikan

Akhir-akhir ini keadaan di Indonesia sedang diramaikan oleh kasus video porno yang melibatkan tiga artis ternama. Penyeledikan masih terus dilanjutkan untuk mengungkapkan fakta dibalik semua video porno tersebut.

Di tengah keramaian yang diusung oleh kasus video porno tersebut, nampaknya ada satu hal menarik yang penulis perhatikan yakni sikap media di Indonesia yang terlalu menggembar-gemborkan segala permasalahannya. Pendapat ini penulis utarakan bukan semata-mata untuk membela ketiga artis ternama yang tersandung skandal video porno tersebut namun memang nampak demikian adanya.

Hal yang nampak pertama kali adalah terbawanya kasus video porno tersebut dari ranah berita gossip dan infotainment menuju ranah dunia berita yang tergolong aktual. Ketika muncul pertama kali di layar kaca, berita video porno tersebut ramai diberitakan oleh kalangan pembawa acara infotainment dan gossip. Hampir sepanjang acara yang membawakan acara gossip bisa dipastikan akan juga membawakan berita terbaru dari perkembangan kasus video porno ketiga artis.

Namun, seiring berjalannya waktu, pemberitaan kasus video porno ketiga artis tersebut mulai mnyusup masuk ke ranah pemberitaan aktual yang menyebabkan media di Indonesia, terutama elektronik, mulai menjadikan berita video porno tersebut sebagai salah satu berita yang harus ada dalam setiap acaranya.

Hal kedua yang nampak oleh penulis adalah setelah berita tersebut menjadi sangat fenomenal, berita tersebut mulai menutupi berita-berita yang seharusnya juga dijadikan sebagai headline oleh media-media. Pemberitaan-pemberitaan aktual menjadi sesuatu yang dianggap tidak lagi penting karena rasanya tidak lengkap jika belum memberitakan video porno ketiga artis tersebut.

Pada akhirnya kasus-kasus yang kemarin ini masih belum selesai dibicarakan terbengkalai pemberitaannya. Kasus Bibit-Chandra, misalnya, harus tertutup dengan adanya pemberitaan video porno tersebut. Oleh karena itu bukan tidak mungkin kasus-kasus lainnya seperti kasus pajak, dana aspirasi DPR dan kenaikan tarif dasar listrik juga akan tertutup dengan pemberitaan video porno tersebut.

Bukan hal baru

Media sebagai pengalih perhatian masyarakat memang bukan merupakan hal baru. Media dinilai sangat efektif dalam menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu media juga dapat disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan politis dengan cara melakukan pengalihan perhatian masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi memerhatikan pada permasalahan-permasalahan yang krusial.

Yang paling berbahaya adalah jika media tersebut sepenuhnya dimiliki oleh mereka yang memang bermain dalam dunia politik di Indonesia. Dalam hal ini, kemungkinan media disalahgunakan untuk kepentingan politis sangat potensial apalagi jika yang memiliki media tersebut memang sedang tersandung masalah besar. Satu-satunya cara untuk mengalihkan perhatian untuk menghindari hujatan masyarakat adalah melalui media kepunyaannya. Jika tidak demikian, maka ia lah yang menjadi korban hujatan masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kemungkinan terjadi pengalihan perhatian yang dilakukan oleh media kepada ketiga artis ternama tersebut untuk menutupi suatu hal krusial. Namun tidak menutup kemungkinan juga hal tersebut semata-mata dilakukan oleh media karena menganggap berita mengenai ketiga artis tersebut dinilai lebih penting dibandingkan dengan berita-berita lainnya

Independensi pers

. Jika kita melihat banyaknya kasus mengenai ketidakadilan dan korupsi yang terus ada di Indonesia, rasanya pemberitaan media mengenai video porno ketiga artis ini dinilai bisa mengobati rasa bosan masyarakat terhadap kasus-kasus di Indonesia yang tak kunjung usai. Namun, rasanya akan menjadi salah juga jika pemberitaan tersebut menjadi tidak seimbang dan lebih menitikberatkan kepada pemberitaan video porno tersebut hanya untuk kepentingan popularitas semata.

Media selain berdiri sebagai penyalur informasi bagi masyarakat, memang tidak bisa dipungkiri juga berperan sebagai ladang bisnis. Namun berdirinya media sebagai ladang bisnis tidak serta-merta membuat media tersebut hanya menitikberatkan pada kasus-kasus yang bisa meningkatkan popularitas tanpa fakta-fakta yang cukup aktual. Media harus tetap berperan sebagai penyalur infornasi sekaligus pengungkap fakta-fakta lapangan dan juga sebagai pengkritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai bermasalah.

Dalam hal ini, prinsip pers sebagai sesuatu yang independen harus diutamakan. Independensi pers harus dijunjung tinggi. Independensi pers disini bertujuan agar pers bisa memberitakan suatu hal yang dianggap penting dan tanpa paksaan dari pihak manapun, termasuk dari pihak yang mempunyai media tersebut apalagi jika hal tersebut ditujukan sebagai bahan pengalih perhatian masyarakat. Media harus tetap berperan sebagai pemberi informasi yang aktual kepada masyarakat.

Selain itu media juga harus mampu untuk menyeimbangkan pemberitaan yang bersifat aktual dan hiburan. Memang tidak bisa dipungkiri akan timbul rasa bosan dengan hal yang sama terus-menerus dan oleh karena itu sangat dibutuhkan hiburan. Namun dalam hal ini, hiburan harus tetap diposisikan sebagai penyeimbang agar tidak terjadi rasa bosan dan bukan menjadi headline sedemikian sehingga hal-hal krusial yang ada di Indonesia menjadi terabaikan.

Media di Indonesia memang baru mengalami masa kebebasan sekitar dua belas tahun lalu ketika reformasi bergulir. Media di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu dan oleh karena itu media di Indonesia juga perlu untuk menjadi semakin matang, semakin tidak mudah terprovokasi untuk memberitakan hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian masyarakat. Media harus bisa mencerdaskan masyarakat dan terus menjadi pengkritik bagi pemerintah untuk Indonesia yang lebih baik.

Dana Aspirasi yang Tidak Aspiratif

Setelah maraknya kejadian memalukan yang diperlihatkan oleh anggota dewan, seperti adu pendapat dengan adu jotos, keterlambatan dan ketidakhadiran saat rapat, pragmatisme dalam penyelesaian kasus, masih saja ada kejadian yang kini melengkapi citra buruk lembaga representatif di Indonesia ini. Wacana mengenai dana aspirasi sebesar 15 miliar rupiah setiap anggota dewan dari masing-masing dapil mencuat akhir-akhir ini dan turut menuai kecaman di kalangan masyarakat Indonesia.

Bagaiaman tidak, dana yang akan digelontorkan setiap tahunnya untuk dana aspirasi ini bisa mencapai 8,4 triliun rupiah, belum lagi kemugkinan penyelewengan pengalokasian dana tersebut untuk daerah-daerah pemilihan sangat mungkin terjadi. Di tengah kehidupan masyarakat yang tidak kunjung sejahtera, anggota DPR malah mengajukan hal yang tidak bisa diterima akal sehat.

Kesenjangan sosial

Penggelontoran dana tersebut juga dinilai akan menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan adanya ketidaksamrataan dalam jumlah wakil dari suatu daerah yang ada di DPR. Jika kota-kota besar menempatkan wakilnya dengan jumlah signifikan, hal ini berakibat pada jumlah dana yang diterima pun juga besar. Akhirnya, timbullah penumpukkan dana di kota-kota besar.

Sebaliknya, jika daerah yang menempatkan wakilnya dalam jumlah yang tidak banyak, tentu hal ini berakibat pada lebih sedikitnya dana yang akan didapatakan. Dengan dana yang tidak sebanding dengan dana yang didapt oleh kota-kota besar, apakah hal tersebut juga akan menimbulkan kesehjateraan masyarakat? Bukankah yang timbul kemudian adalah kesenjangan sosial karena kota-kota besar seperti Jakarta akan semakin mendapat banyak uang dan kota-kota kecil hanya bisa mendapatkan dana yang sedikit?

Selain kesenjangan sosial yang terjadi antardaerah, permasalahan yang bisa dipastikan akan timbul adalah transparansi pengalokasian dana. Hal klise memang untuk membicarakan transparansi. Hal ini disebabkan budaya korup yang tak kunjung putus dalam sistem birokrasi di Indonesia. Apalagi dengan dana yang dipegang oleh masing-masing anggota dewan sebesar 15 miliar rupiah, hal ini bisa menjadi “batu sandungan” hati nurani para anggota dewan.

Tidak aspiratif

Mengatasnamakan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam mengajukan wacana dana aspirasi ini alah hal yang perlu digarisbawahi. Apakah perlu membawa nama rakyat demi mendapatkan dana sebesar itu? Jika kemudian diadakan voting kembali di Indonesia perihal dana aspirasi ini, apakah mereka yakin bahwa 50 persen ditambah satu masyarakat Indonesia akan menyetujui wacana ini? Rasanya, jika mengatasnamakan rakyat dalam hal seperti ini tidaklah wajar mengingat yang dibutuhkan rakyat bukanlah sekedar pembawaaan nama mereka untuk mencairkan sejumlah dana, melainkan langkah-langkah nyata yang ditujukan untuk kesejahteraan mereka. Track record anggota DPR yang cenderung negatif di masyarakat, tidak bisa dipulihkan hanya dengan mengatasnamakan rakyat demi mencairkan uang dan (katanya) uang itu akan kembali kepada rakyat.

Mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat sebenarnya bukan sesuatu hal yang sulit. Sila kelima dalam Pancasila sudah menggarisbawahi hal tersebut, yakni kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya, jika ingin mengeluarkan sebuah wacana yang aspiratif bagi masyarakat Indonesia, kelurakan wacana yang betul-betul menyejahterakan rakyat, bukan wacana meminta “uang mentah” meskipun –kembali lagi- hal tersebut dilakukan atas nama rakyat Indonesia.

Jika kembali kepada realitas yang ada di Indonesia sekarang ini, dimana kelaparan terjadi di bagian nusa tenggara, dimana korban lumpur Lapindo masih terkatung-katung nasib hidupnya dan entah sampai kapan mereka menderita, kerusakan dan eksploitasi alam berlebihan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, rasanya dana yang lebih besar sekitar 1,7 triliun dari dana bailout kasus century itu masih lebih layak digelontorkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lagipula, rasanya masyarakat tidak akan keberatan sama sekali jika dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lebih menuntut untuk segera diselesaikan demi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Dana aspirasi sebenarnya tidak aspiratif. Rakyat menolak namun anggota dewan tetap berusaha untuk merealisasikannya, meskipun memang ada beberapa fraksi yang memberikan kecaman terhadap wacana tersebut. Lalu, bagaimana agar DPR ingin mengajukan wacana yang aspiratif? Mungkin, jika ada wacana pengurangan gaji dan tunjangan anggota dewan yang diajukan oleh anggota dewan sendiri dan akan dialokasikan sepenuhnya untuk penyelesaian masalah-masalah di Indonesia, masyarakat bisa berteriak kagum. Tetapi, sekali lagi, mungkinkah? Rasanya suatu hal yang sangat berlebihan di tengah banyaknya uang juga yang digelontorkan untuk menjadi anggota dean. Kalau belum balik modal, rasanya belum nyaman.

Homoseksual, Lesbian, Atheis, Agnostik, Transgender, Mengapa Harus Dipermasalahkan dan Dimarginalkan?

Homoseksual, lesbian, kaum atheis dan agnostik adalah kaum-kaum yang tidak bisa dipungkiri masih sangat direndahkan eksistensinya. Seolah-olah mereka dianggap tidak ada hanya karena masyarakat yang membuang mereka karena ketidaksesuaian dengan yang sudah ada dalam pola umum di masyarakat. Mengapa orang-orang semacam itu harus dimarginalkan? Tidak adakah cara yang lebih abik untuk menerima mereka?

Dengan mudah kita menjauhi orang atheis hanya karena kita menganggapnya tidak ber-Tuhan. Dengan mudah pula kita menjauhi orang agnostik hanya karena ia tidak mau mengakui bahwa agama-agama yang ada adalah wahyu dari Tuhan dan karena kita tidak mau menerima pendapatnya tentang keberadaan agama yang dinilai tidak perlu. Dengan mudah kita menjauhi kaum homoseksual dan lesbian karena merasa jijik dengan mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya semua penyangkalan eksistensi mereka berawal dari kita, manusia yang menganggap dirinya normal.

Bukankah manusia dilahirkan untuk menjadi bebas? Untuk bebas memilih mana yang menjadi pilihan hidupnya yang notabene merupakan jalan terbaik bagi kehidupannya? Memang benar kata Jean-Jacques Rousseau bahwa “Man is born free, and everywhere he is in chains.” Dalam hal ini, mereka pun –kaum homoseksual, transgender, atheis, dlsb- adalah juga kaum yang dilahirkan untuk menjadi bebas hanya sayangnya kali ini rantai yang mengikat kebebasan mereka adalah opini umum masyarakat.

Sebuah kebenaran (?)

Selanjutnya, dibandingkan hanya dengan mengecam kaum-kaum yang sering dimarginalkan seperti itu, rasanya akan lebih baik jika kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah dalam hidup kita sehari-hari, kita yang mengaku ber-Tuhan masih lebih baik dari mereka yang tidak ber-Tuhan? Atau, apakah kita yang beragama akan lebih baik dari mereka yang tidak beragama? Apa konsep kita tentang Tuhan merupakan sebuah konsep yang absolut mutlak kebenarannya dibandingkan dengan kelompok agnostik? Lalu, apakah selama ini pilihan hidup kita untuk bersama dengan lawan jenis itu adalah benar?

Mempertanyakan hal seperti di atas, bukan berarti penulis ingin mengajak seluruh masyarakat untuk membalikkan semua nilai-nilai yang sudah tertanam dalam pikiran kita sejak awal. Bukan berarti bahwa penulis ingin mengajak masyarakat untuk menjadi atheis, agnostik, homoseksual, transgender, dan lain sebagainya. Penulis juga tidak ingin mengatakan bahwa apa yang telah kaum yang dimarginalkan tersebut lakukan adalah benar, namun berlaku juga sebaliknya bahwa apa yang kita lakukan pun belum tentu juga benar.

Selama ini kita hanya tau bahwa percaya kepada Tuhan, menyukai sesama jenis, dan tidak mengubah kelamin, dan lain sebagainya adalah suatu hal yang benar. Diluar itu adalah kesalahan. Namun, tidak pernahkah kita berdiri pada sudut pandang mereka yang melakukan itu? Penulis berpendapat bahwa eksistensi manusia itu masing-masing adalah subjek, artinya setiap manusia berhak memiliki pandangan sendiri-sendiri tentang mana yang benar menurutnya. Oleh karena itu, kebenaran terhadap sesuatu hal adalah sesuatu yang sangat relatif, tergantung darimana kita berdiri untuk menilainya.

Lalu, apa yang selama ini dianggap masyarakat umum adalah salah? Tidak, sama sekali tidak salah. Pandangan umum yang berlaku selama ini tidak salah dan mungkin dengan dogma-dogmanya telah berhasil menjadikannya sebagai sesuatu yang benar yang diterima oleh mereka sebagai pribadi. Namun, ketika pandangan umum ini berbenturan dengan pendapat lainnya yang bertentangan dan ketika semua manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek, maka yang terjadi adalah ketidaksesuaian dalam pencapaian mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya, jadilah apa yang disebut sebagai opini umum.

Apakah opini itu salah? Tidak. Opini tidak pernah salah karena menyangkut pendapat pribadi seseorang mengenai suatu hal. Opini mengandung kebenaran pada pendukung-pendukung opini tersebut namun mengandung kesalahan pada penolak opini tersebut. Hanya saja, karena opini tersebut berlaku secara umum dan diterima oleh masyarakat banyak, maka seolah-olah ia memegang kebenaran itu sendiri.

Lalu bagaimana dengan permasalahan kaum yang termarginalkan tadi? Hal itu adalah benar menurut pandangan mereka namun tidak menurut pandangan kita. Mereka melakukan hal tersebut karena pilihan mereka sendiri. Mereka merasa nyaman dengan sesama jenis mereka, merasa nyaman dengan perubahan kelamin pada diri mereka, dan merasa nyaman dengan tidak ber-Tuhan atau tidak beragama, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, mereka sebenarnya telah menjadi diri mereka sendiri dengan pilihan-pilihan mereka. Mereka adalah manusia bebas yang diikat oleh rantai-rantai opini umum di masyarakat sehingga mereka nampak salah, padahal sebenarnya itu adalah buah pilihan mereka sendiri.

Menjadi diri sendiri

Lalu, bagaimana dengan kita? Pertama, harus diyakinkan bahwa apa yang menjadi pilihan kita sekarang telah sesuai dengan apa yang akan menjadikan diri kita yang sebenarnya. Untuk apa kita hidup dalam sebuah kepura-puraan? Rasanya, tidak perlu untuk menipu diri sendiri. Hal tersebut hanya akan membuat hidup menjadi sangat tidak nyaman. Lagipula, kita tidak akan bisa bertahan lama dengan tipuan-tipuan kita.

Jika kita memang merasa nyaman dengan keadaan dimana kita berTuhan, kita menyukai lawan jenis dan sebagainya, maka laksanakanlah hal tersebut. Jika dengan melakukan hal tersebut kita bisa menjadi diri kita sendiri, maka sudah sepatutnya hal tersebut tidak kita balikkan nilai-nilainya sehinnga kita harus melakukan hal yang sebaliknya sebab hal itu akan membuat kita menipu siapa diri kita yang sebenarnya, bukan hanya kepada diri sendiri namun juga kepada orang lain.

Kedua, kita harus bisa menerima mereka sebagaimana mereka ingin menjadi diri mereka sendiri. Dalam hal ini, kita tidak boleh membiarkan merka harus menipu diri mereka sendiri. Biarkan mereka berjalan sebagaimana yang mereka kehendaki dan yang menurut ajaran mereka adalah benar. Yang dapat kita lakukan adalah menghargai pilihan mereka dan penulis merasa selama mereka juga tidak mengganggu privasi kita, sebagai orang yang berbeda pendapat dengan mereka, rasanya tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut.

Menjadi apa seseorang itu tergantung dari mana ia melihat sisi kehidupan ini. Apakah pentingnya memaksakan kehendak kepada orang lain? Selama manusia itu terlahir untuk menjadi bebas, maka selama itu pula ia bebas menentukan mana yang benar untuknya. Jika menjadi atheis, agnotis, penyuka sesama jenis adalah benar untuk mereka, maka mari kita menghargai itu sejauh jika mereka juga menghargai apa yang menjadi kebenaran bagi kita.

Ketika Teknologi Menjajah Manusia

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Dimanapun dan kapanpun, setiap individu pasti akan berinteraksi satu dengan yang lainnya karena mereka memang saling membutuhkan. Dimensi manusia sebagai makhluk sosial ini, tidak hanya sebatas pada interaksi-interaksi singkat melainkan setiap manusia bisa dipastikan membutuhkan adanya kedekatan personal entah itu kepada orang tua, sahabat, anggota keluarga, atau siapapun yang mereka percayai.

Namun kini zaman telah berubah dan telah mengalami perkembangan yang amat pesat terutama dalam bidang teknologi. Peralatan-peralatan canggih mulai berhasil diciptakan. Mulai dari sekedar konsep telepon genggam yang awalnya sangat besar hingga telepom genggam yang memiliki fitur yang maksimal. Belum lagi ditambah dengan pengembangan robot yang semakin merajalela hingga sekarang.

Menjajah atau membantu

Di tengah zaman yang terus berkembang ini, ada suatu pertanyaan mendasar yang ditujukan untuk mengetahui hubungan antara manusia yang sekarang dengan manusia yang lainnya serta hubungannay dengan perkembangan teknologi itu sendiri, yakni: apakah teknologi yang ada sekarang bersifat menjajah atau membantu manusia?

Memang pada dasarnya, teknologi diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Telepon genggam misalnya diciptakan untuk mempermudah komunikasi antara manusia meskipun harus terpisah secara jarak. Komputer dan perangkat-perangkat elektronik lainnya diciptakan untuk membantu pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan administratif yang selanjutnya juga menjadi pembantu dalam kegiatan disain dan lain sebagainya. Robot pun diciptakan untuk membantu manusia menjalankan tugas-tugas yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh manusia.

Namun, sayangnya, teknologi dewasa ini cenderung lebih digunakan untuk membuat manusia terisolir dari hakikatnya sebagai manusia. Manusia yang demikian seperti terjajah oleh teknologi hanya saja mereka tidak menyadarinya. Jika hal ini berlanjut terus, maka hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan rusak dan dimensi manusia sebagai makhluk sosial yang seharusnya berinteraksi satu dengan lainnya akan dipersempit menjadi hanya sebatas bertemu, menyapa, dan akhirnya berkutat pada dirinya masing-masing.

Memang, benar kata orang yang menyatakan bahwa teknologi itu mampu untuk mendekatkan yang jauh. Namun, ada implikasi lainnya juga yakni juga sekaligus menjauhkan yang dekat. Beberapa kali penulis sering melihat ketika orang-orang sekarang berkumpul, nampak sangat jarang ada perbincangan diantara mereka. Yang jelas-jelas nampak adalah mereka semua sibuk berkutat dengan blackberry nya masing-masing seolah-olah mereka memang tidak sedang berkumpul dengan orang lain. Percakapan hanya terjadi saat makan, misalnya, dan berhenti sesudahnya karena lagi-lagi mereka berkutat dengan perangkat teknologi mereka. Dari hal inilah nampak jelas implikasi dari teknologi bahwa ia mampu untuk mendekatkan yang jauh serta menjauhkan yang dekat.

Bukan hanya berhenti pada perangkat komunikasi saja. Implikasi dari kecanggihan teknologi ini dapat juga terlihat pada penggunaan robot-robot yang semakin hari semakin canggih. Bukannya bersikap paranoid terhadap keberadaan robot, namun apakah bukan sesuatu hal yang mungkin jika kemudia di suatu abad nanti robot akan menggantikan posisi manusia bahkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sepele dan sebenarnya lebih membutuhkan sisi afektif daripada hanya sekedar normatif menolong?

Hal ini, misalnya, terjadi jika ada robot yang diatur untuk menjaga bayi di rumah. Meskipun ini hanya permisalan, namun bukan berarti hal ini tidak mungkin terlaksana apalagi dalam zaman yang terus berkembang seperti ini. Dalam konteks di atas, apakah pantas kita memberikan kepercayaan pengasuhan bayi hanya kepada robot sedangkan kita asik berkutat pada kehidupan kita? Bukankah harga sebuah sentuhan untuk bayi lebih mahal daripada harga untuk membeli sebuah robot?

Selain itu, hal yang mungkin terjadi juga adalah jika pekerjaan manusia seluruhnya digantikan oleh robot. Apakah ini tidak akan menimbulkan pengangguran yang akan menurunkan kesejahteraan masyarakat yang biasa-biasa saja? Tentu saja hal ini akan menyangka prinsip bahwa manusia sebenarnya adalah subjek kerja dan bukan robot yang menjadi subjek kerja, sebab dalam pekerjaannya manusia selalu berusaha untuk menjadikan hidupnya lebih baik.

Bukan tidak mungkin ada suatu zaman di depan dimana manusia telah kehilangan kodratnya sebagai makhluk sosial akibat dari teknologi yang tadinya diciptakan untuk mempererat hubungan antarmanusia tersebut. Selain itu, potensi penajajahan manusia oleh teknologi pun bukan tidak mungkin untuk terjadi. Dalam hal ini, manusia telah kehilangan jati dirinya sebagai makhluk sosial dan oleh karena itu mereka sedang terjajah oleh produk buatannya sendiri.

Yang bisa menghindari hal ini terjadi adalah manusia itu sendiri. Teknologi boleh saja terus berkembang asal pemanfaatannya memang ditujukan untuk hal yang tepat, untuk hal-hal yang memang membutuhkan bantuan teknologi. Akan lebih baik juga jika manusia zaman sekarang juga mulai memerhatikan kondisi sosial disekitarnya. Perangkat teknologi bisa dijadikan sarana untuk melakukan hal tersebut.

Manusia dari dulu hingga ke depan tetaplah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Bisa dibayangkan apa jadinya dunia dengan manusia yang individualis, hanya berkutat pada perangkat teknologinya masing-masing dan seolah-olah berinteraksi padahal tidak nyata? Nampaknya dunia ini akan terasa tidak ramah. Hal itu terjadi ketika penjajahan teknologi atas manusia sudah terlaksana.